Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Jadi Cawapres, Cak Imin Janji Bebaskan PBB untuk Bangunan Pendidikan dan Keagamaan

Kompas.com - 18/12/2023, 13:45 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar berjanji bakal membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk bangunan yang difungsikan untuk pendidikan dan kepentingan keagamaan.

Hal ini disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin itu di hadapan ratusan Ibu-ibu Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Cak Imin berjanji, jika dirinya bersama calon presiden (capres) Anies Baswedan menang dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024, tidak akan ada pungutan PBB bagi lingkup pendidikan dan keagamaan.

Baca juga: Timnas Anies-Muhaimin Minta Lembaga Internasional Ikut Awasi Pilpres 2024

“Kalau Anies-Imin menang, semua PBB untuk pendidikan dibebaskan, tidak ada lagi,” kata Cak Imin dalam acara silaturahim Majelis Taklim se- Kabupaten Bekasi di Gedung Guru, Bekasi, Senin (18/12/2024).

“Kalau ada pesantren, ada rumah yang digunakan untuk majelis-majelis, PBB digratiskan,” ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Baca juga: Janji Cak Imin, Pagi Dilantik, Sore Berantas Pinjol Ilegal dan Judi Online

Menurut Muhaimin, membebaskan PBB untuk pendidikan dan kepentingan umat merupakan langkah mudah bagi pemerintah.

Di hadapan ratusan Ibu-ibu Majelis Taklim, Wakil Ketua DPR RI ini berjanji akan membebaskan biaya PBB yang berkaitan dengan pendidikan dan keagamanaan.

“Jadi kalau sekadar membebaskan PBB insya Allah (bagi) pemerintah gampang,” kata Wakil Ketua DPR itu.

Tidak hanya itu, Muhaimin juga berjanji akan mengangkat guru honorer, guru pendidikan agama, hingga guru :8 majelis taklim sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Baca juga: Soal Ndasmu Etik, Jubir Anies-Muhaimin: Kita Jadi Mengerti Prabowo yang Sesungguhnya

Ia menilai, kebijakan Anies-Muhaimin jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden ini merupakan bentuk terima kasih kepada para tenaga pendidik. Sebab, tenaga para pendidik telah berjasa membangun karakter anak bangsa.

“Sehingga penyelenggaraan pendidikan dan pesantren menjadi tidak membebani para penyelenggara,” kata Cak Imin.

“Supaya apa? Supaya bangsa ini cerdas dengan cepat, biaya pendidikannya lebih bisa murah,” imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com