Dugaan Transaksi Mencurigakan Kejahatan Lingkungan di Pusaran Kampanye Pemilu 2024

Sebut saja calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang menyebut bahwa aktivitas transaksi janggal menjadi peringatan (warning) bagi semua pihak, termasuk dirinya agar seluruh aliran dana diperoleh secara legal.

Baca juga: PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Terkait Pemilu 2024, Ganjar: Warning bagi Semuanya

Jika diperoleh secara tidak legal, akan memunculkan bahaya bagi banyak pihak. Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak terkait Pemilu 2024 bertindak transparan menyangkut setiap transaksi keuangan.

"Maka semuanya harus transparan, harus legal ya, akuntabel ya, makanya semuanya diingatkan oleh PPATK," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Sementara itu, Co-kapten Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Sudirman Said mendorong PPATK mengungkap dugaan aliran dana tambang ilegal untuk kegiatan kampanye.

Menurutnya, PPATK memiliki wewenang untuk mengungkap, dan aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk mengusut. Ia pun mengaku, Timnas Amin menaruh harapan besar pada institusi penegak hukum untuk memproses hal tersebut.

Baca juga: Timnas Anies-Muhaimin Dorong Penegak Hukum Usut Aliran Dana Tambang Ilegal untuk Kampanye

"Kita menaruh harapan kepada semua institusi penegak hukum, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), bawaslu (Badan Pengawas Pemilu, TNI, polri itu berfungsi secara penuh secara maksimal sesuai dengan tupoksinya," tuturnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menyatakan masih mendalami laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi janggal terkait dana kampanye Pemilu 2024.

Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan, mereka sudah menerima data dari PPATK dan saat ini tengah diperiksa dan didalami. "Surat akan kami cek. Nanti akan didalami dan setelahnya kami akan memberikan respons menyeluruh," kata Mellaz saat dikonfirmasi, Jumat (15/12/2023), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Ada Transaksi Mencurigakan, PDI-P: Ada Parpol yang Lebih Banyak Baliho daripada Pengurusnya

PPATK juga memberikan laporan dugaan transaksi janggal dana kampanye itu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Bawaslu juga menyatakan masih mempelajari laporan itu.

"Betul, Ketua (Bawaslu) sudah menginformasikan hal termaksud, masih kami dalami," kata Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenti kepada wartawan, Kamis (14/12/2023), seperti dikutip dari Kompas TV.