Panelis Nilai KPU Perlu Ubah Metode Debat agar Lebih Berisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu panelis debat perdana calon presiden (capres), Susi Dwi Harijanti menilai bahwa panelis dan moderator seharusnya bisa dilibatkan dalam debat Pilpres 2024.

Bercermin pada debat perdana kemarin di Kantor KPU RI, Selasa (12/12/2023), debat dianggap belum berhasil menggali secara spesifik isi kepala para capres.

"KPU seyogianya melakukan evaluasi bukan hanya mengenai durasi waktu, melainkan mencakup pula metode debat. Evaluasi ini diperlukan agar tujuan diadakannya debat dapat tercapai secara maksimal," ungkap Susi kepada Kompas.com, Rabu (13/12/2023).

Baca juga: Penilaian Imparsial terhadap Solusi Para Capres Terkait Papua dalam Debat Perdana

Susi menyampaikan, para panelis membuat soal berasal dari fakta yang terjadi di masyarakat berkenaan dengan tema debat.

Mereka juga harus menyusun pertanyaan dengan diksi yang dipahami capres dan masyarakat karena moderator hanya diberi waktu 20 detik untuk membacakan pertanyaan.

Menurut dia, pada segmen interaksi antarcalon dengan pertanyaan dari panelis, panelis bisa diberi kesempatan untuk terlibat dalam perdebatan dan menggali lebih lanjut jawaban masing-masing capres.

"Sementara di segmen tanya jawab antar capres, moderator bisa dilibatkan," ujar dia. 

Sebagai salah satu pembuat soal, Susi berpendapat, ada jawaban-jawaban yang terlalu umum, kurang fokus dan spesifik, misalnya terhadap pertanyaan tata kelola partai politik.

Baca juga: Panelis Tak Puas, Jawaban Para Capres dalam Debat Dinilai Masih Umum

Pada debat kemarin, Anies Baswedan mendapat pertanyaan soal tata kelola partai politik dari panelis.

Anies memberi jawaban soal ketiadaan partai oposisi yang bisa mengimbangi kekuasaan, ketidakpercayaan rakyat pada partai politik, dan ketidakterbukaan proses pemilu, hingga kriminalisasi bagi pengkritik partai politik.

Eks Gubernur DKI Jakarta menilai, negara perlu memperhatikan reformasi pembiayaan partai politik agar pembiayaan partai politik dihitung dengan benar secara transparan untuk memulihkan kepercayaan publik.

Prabowo Subianto yang mendapatkan kesempatan memberi tanggapan justru meledek Anies dengan mengungkit riwayatnya mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta.

Sementara itu, Ganjar Pranowo mengungkit bahwa dirinya merupakan Ketua Pansus RUU Partai Politik ketika bertugas di Senayan.

"Secara umum para capres berusaha menjawab soal dengan cara-cara, sudut pandang, dan penekanan yang berbeda-beda. Saya bisa memahaminya karena dikaitkan dengan visi dan misi masing-capres," kata Susi.

"Tapi durasi waktu debat yang terbatas membuat elaborasi menjadi terkendala," ucap pakar hukum tata negara Universitas Padjadjaran tersebut.

Baca juga: Tragedi Km 50 Diungkit Anies dalam Debat Capres Pemilu 2024, Begini Perjalanan Kasusnya