Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bicara Soal "Undecided Voters", Hasto Akui Banyak Intimidasi yang Diterima Pendukung Ganjar-Mahfud

Kompas.com - 12/12/2023, 19:10 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengklaim pendukung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan banyak intimidasi di lapangan.

Ia meyakini banyak pendukung Ganjar-Mahfud yang akhirnya memilih untuk diam dan tak menunjukan sikapnya karena mendapatkan banyak tekanan.

“Sebenarnya kalau kita lihat dukungan rakyat sangat kuat kan, hanya memang kita akui banyak intimidasi,” sebut Hasto di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Baca juga: Pesan Plt Ketum PPP untuk Ganjar Jelang Debat Capres: Majukan Bangsa Indonesia

“Sehingga menyebabkan undecided, bahkan unspoken voters, itu juga cukup banyak,” sambung dia.

Meski begitu Hasto tak menjawab dengan rinci apa intimidasi yang didapatkan oleh pendukung Ganjar-Mahfud.

Ia hanya menceritakan persoalan yang dialami oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang.

Beberapa waktu lalu, Melki dan keluarganya mengaku mendapatkan intimidasi dari aparat TNI dan Polri.

Baca juga: Tiba di Gedung KPU, Ganjar-Mahfud MD Sempat Salah Masuk Gerbang

Dugaannya, intimidasi didapatkan karena ia mengkritisi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi usia capres-cawapres yang membuka jalan bagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto.

“Itu mahasiswa loh, masa mahasiswa diintimidasi. Apalagi, partai politik yang memberikan dukungan,” tuturnya.

Meski begitu, Hasto meyakini dukungan publik pada Ganjar dan Mahfud bakal meningkat sebelum Pilpres 2024.

Baca juga: Ganjar Didampingi Mahfud Tiba di KPU untuk Hadapi Debat Capres 2024

“Tetapi kekuatan undecided dan unspoken voters ini yang akan semakin kuat bergerak,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com