Cegah Politisasi Bansos Jelang Pemilu 2024, Said Sarankan Pemerintah Tempuh 4 Langkah Ini

KOMPAS.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Said Abdullah menyarankan pemerintah agar mengambil langkah-langkah tertentu guna meyakinkan masyarakat bahwa bantuan sosial (bansos) yang disalurkan bertujuan mendukung kehidupan rakyat.

Usulan tersebut sekaligus untuk mencegah terjadinya politisasi bansos menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pertama, kata Said, pemerintah perlu terus menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos).

“Penyempurnaan DTKS hingga ke level desa dan kelurahan harus melibatkan partisipasi luas masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (4/12/2023).

Baca juga: Cara Cek Data DTKS Sudah Terdaftar atau Belum agar Dapat Bansos

Sebagai tindak lanjut, Said mengusulkan pemerintah untuk segera melakukan sinkronisasi DTKS dengan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), agar kedua data ini dapat berintegrasi menjadi penyempurnaan DTKS.

DTKS, kata dia, akan menjadi panduan utama untuk seluruh program bansos, dengan mengacu pada tipologi kelompok sasaran dari setiap program secara keseluruhan.

“Langkah kedua, menyederhanakan proses bisnis dalam setiap program penyaluran bansos. Upaya ini dapat dicapai dengan fokus pada sistem tanpa tunai (cashless), digitalisasi, dan pemanfaatan data terbuka,” imbuh Said.

Pendekatan tersebut, lanjut dia, bertujuan untuk mengurangi interaksi langsung antarpihak, menjaga akuntabilitas, dan meningkatkan partisipasi publik.

Baca juga: Apa itu Akuntabilitas dalam Akuntansi?

Menurut Said, khusus untuk distribusi bantuan beras yang dikoordinasikan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) hingga tingkat desa, diperlukan pengawasan yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran dan transparansi pelaksanaannya.

“Ketiga, memastikan pengemasan program bansos beras hanya ada gambar foto lambang negara atau gambar lainnya yang tidak terasosiasi dengan tafsir politik, karena pelaksanaannya menjelang Pemilu 2024,” ucapnya.

Hal tersebut, lanjut Said, bertujuan agar pemerintah dapat lebih menekankan sifat teknokratis dari program tersebut, sehingga menunjukkan bahwa inisiatif ini sepenuhnya diarahkan untuk membantu rakyat miskin dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan pangan, tanpa adanya agenda politik tertentu.

Usulan keempat adalah bekerja sama dengan bank yang menjadi penyalur kredit usaha rakyat (KUR) untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan tujuan menganalisis pola transaksi usaha.

Baca juga: Peduli UMKM Disabilitas, Perempuan Tangguh Indonesia Gandeng Dana Hadirkan DisBerdaya

“Melalui kerja sama ini, pemerintah dapat mengumpulkan data besar (big data) terkait UMKM penerima KUR, termasuk kecenderungan usaha yang mereka jalankan,” tutur Said.

Hal penting lainnya, lanjut dia, memastikan bahwa kelompok rumah tangga yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem memiliki kesempatan untuk naik kelas sosial, dan bisa memiliki usaha produktif sehingga hidup mereka tidak terus-menerus bergantung pada bansos pemerintah.

Adapun usulan terakhir, yaitu penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino adalah penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH).