MK: Revisi Masa Jabatan dan Usia Tak Bisa Berlaku untuk Hakim Konstitusi yang Menjabat

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi menutup peluang utak-atik komposisi hakim melalui upaya revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK dengan mengubah masa jabatan dan syarat usia minimal hakim konstitusi.

Dalam putusan 81/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Rabu (29/11/2023), MK menegaskan bahwa revisi masa jabatan maupun syarat usia minimal hakim konstitusi tak dapat dikenakan untuk hakim yang tengah menjabat.

”Manakala ketentuan mengenai persyaratan dan masa jabatan diubah dan diberlakukan langsung kepada mereka yang sedang menjabat, maka dapat dikatakan perubahan demikian berdampak kepada yang sedang menjabat," kata hakim konstitusi Saldi Isra membacakan pertimbangan, dalam siaran sidang yang dikutip pada Kamis (30/11/2023).

Baca juga: Tolak Gugatan Usia Capres-Cawapres, MK Dinilai Inkonsisten dan Tak Bertanggung Jawab

MK mengingatkan semangat Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki tegaknya kepastian hukum yang adil dalam setiap perubahan hukum.

Perubahan aturan, termasuk UU MK, tidak boleh merugikan subyek yang menjadi adresat (subyek hukum) dari substansi perubahan UU yang dimaksud.

"Dalam kaitannya dengan dampak dari suatu perubahan undang-undang yang demikian, UU Nomor 12 Tahun 2011 telah menegaskan jaminan atau perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan," tambahnya.

Dalam putusan yang sama, MK juga menegaskan bahwa terlalu seringnya mengubah syarat usia dan masa jabatan hakim konstitusi dapat dipandang sebagai upaya intervensi terhadap kekuasaan kehakiman.

MK mengamini, penentuan batasan usia bagi jabatan publik merupakan wilayah pembentuk undang-undang, namun kebijakan hukum terbuka semacam itu tetap bisa dibatasi.

Baca juga: Kandasnya Gugatan Syarat Usia Capres-Cawapres: Alasan MK dan Pembelaan Kubu Gibran

Sebelumnya diberitakan, DPR kembali menyampaikan usulan revisi periode masa jabatan hakim MK melalui Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR pada Rabu (24/5/2023) kemarin.

Salah satu substansi yang hendak diubah adalah masa jabatan hakim konstitusi dari semula maksimal 15 tahun atau hingga berumur 70 tahun dikembalikan menjadi 5 tahun. Untuk hakim yang sedang menjabat, dikembalikan ke lembaga pengusul untuk menentukan nasibnya melalui permintaan konfirmasi.

Selain masa jabatan, usia minimal hakim konstitusi juga dikhawatirkan hendak diubah dari 55 tahun menjadi 60 tahun. Ada tiga hakim konstitusi yang usianya belum mencapai 60 tahun, yaitu Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Padahal, UU MK sudah 3 kali direvisi, dan semua revisi itu selalu mengutak-atik usia dan periode jabatan hakim.

Revisi pertama adalah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 terhadap UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Baca juga: Timnas Amin Berharap Revisi UU MK Ditunda Hingga Akhir Pemilu 2024

Setelah itu dilakukan revisi kedua melalui UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013. Namun, kemudian dibatalkan karena membatasi kewenangan MK.

Ketiga adalah revisi UU MK melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Isu yang mengemuka dalam 3 revisi UU itu hanya berkutat pada persoalan usia minimum, masa jabatan hakim MK, hingga kode etik.

Perubahan masa jabatan hakim MK dari setiap revisi itu juga mulai dari 5 tahun, 10 tahun, lalu diubah menjadi 15 tahun.

Kini DPR dan pemerintah justru hendak kembali mengubah masa jabatan seorang hakim MK kembali menjadi 10 tahun dalam satu kali periode.