Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar-Mahfud Dinilai Galau Tentukan "Branding" Kampanye

Kompas.com - 29/11/2023, 11:50 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD galau dalam menentukan branding kampanye.

Menurutnya, masyarakat sejauh ini belum menangkap personal branding kampanye Ganjar-Mahfud mengenai masa depan pemerintahan mereka jika memenangi Pilpres 2024.

Kondisi ini dinilai berbanding terbalik dengan pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang masing-masing mengusung jargon perubahan dan keberlanjutan.

"Saya kira tantangan sekarang ini bagaimana magnet figur Pak Ganjar dan Pak Mahfud menemukan branding sendiri di tengah himpitan keberlanjutan Prabowo-Gibran dan perubahan Anies-Muhaimin," kata Baskoro dalam program "Obrolan Newsroom Kompas.com", Selasa (28/11/2023).

Baca juga: Hari Kedua Kampanye di Merauke, Ganjar Hadiri Rapat Tertutup Bareng Tim Pemenangan dan Caleg

"Kalau mau ngomong perubahan offside, mau ngomong keberlanjutan kok enggak pas. Jadi ini ada semacam kegalauan dan kebingungan dalam konteks Ganjar-Mahfud," sambung Baskoro.

Pada konteks strategi personal, Baskoro juga menyoroti pentingnya mengoptimalkan magnet figur capres-cawapres sesuai kapasitas, keunikan, dan keistimewaan mereka.

Baca juga: Momen Ganjar Permisi ke Bawaslu karena Janji Bangun Puskesmas untuk Warga Desa di Merauke

Ia mencontohkan kapasitas Mahfud yang selama ini dikenal masyarakat getol di bidang hukum. Kelebihan Mahfud ini pun dianggap tak dimiliki kandidat lain.

Akan tetapi, Baskoro menyebut Mahfud sejauh ini belum banyak menguliti realita permasalahan hukum yang terjadi, seperti kasus korupsi, misalnya.

Padahal jika Mahfud banyak bicara mengenai realita permasalahan korupsi, kata Baskoro menambahkan, hal ini berpotensi mempunyai efek elektoral.

"Pak Mahfud harusnya fokus di sana, saya kira akan banyak efek elektoral yang bisa diperoleh. Sampai hari ini belum mendengar dari Pak Mahfud, entah karena masih di kabinet, entah karena hambatan tertentu yang memang susah dia lepaskan," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Nasional
Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Nasional
PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Nasional
Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Nasional
35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

Nasional
Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Nasional
PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

Nasional
Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com