Jokowi Groundbreaking RS Terintegrasi Pertama di Sorong, Biaya Pembangunan Rp 256 miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Rumah Sakit (RS) PKU Muhammadiyah Unimuda Sorong, di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Jumat (24/11/2023).

Presiden menyebut ini merupakan amal usaha utama dari PP Muhammadiyah yang mengintegrasikan sejumlah fasilitas umum di Sorong.

“Saya melihat belum pernah ada amal usaha PP Muhammadiyah yang gabungan mal, hotel, sama rumah sakit, ini pertama kali di Sorong,” ujar Jokowi dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Jumat.

Baca juga: Aturan Baru Jokowi: Menteri-Wali Kota Maju Pilpres Tidak Harus Mundur

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pembangunan rumah sakit yang terintegrasi ini akan menghabiskan biaya sebesar Rp 256 miliar.

Presiden menyebut anggaran pembangunannya didukung oleh APBN dan diharapkan dapat rampung di tahun 2024.

“Insyaallah diselesaikan di tahun depan, kalau APBN-nya memungkinkan, kalau tidak ya mundur sedikit, tapi kelihatannya ada kok,” ujarnya.

Selanjutnya, Kepala Negara juga mendorong agar pembangunan rumah sakit tersebut segera dilaksanakan setelah prosesi peletakan batu pertama.

Pesiden Jokowi menyebut, ia akan meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengirim tim guna mengawal pembangunannya.

“Saya sudah berjanji ke Bapak Ketua Umum untuk mengirim tim dari Kementerian PU,” kata Kepala Negara.

“Ngirim tim dari Kementerian PU untuk melihat lapangan, melihat gambar, melihat DED-nya agar segera bisa dikerjakan,” tandasnya.

Baca juga: Diresmikan Jokowi, Ketahui 5 Fakta Bandara Siboru Fakfak Papua Barat

Untuk diketahui, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unimuda Sorong dibangun di atas lahan seluas 20.000 meter persegi dan direncanakan akan memiliki luas bangunan seluas 14.603 meter persegi yang terdiri atas pembangunan tahap satu dan tahap dua.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Pj. Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad, dan Plh. Bupati Sorong Cliff Agus Yapsenang.