Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Setiap Pencitraan Itu Pasti Ada Unsur Penipuan, Politik Itu Medan Siasat"

Kompas.com - 24/11/2023, 19:58 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J Kristiadi mengatakan, dalam setiap janji-janji atau pencitraan yang dijanjikan oleh setiap calon presiden (capres) itu pasti mengandung unsur penipuan.

Ia lantas mengingatkan bahwa politik merupakan tempat biasa terjadi dusta.

Hal tersebut disampaikan J Kristiadi dalam acara bertajuk "Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media" di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023).

"Politik itu medan pensiasat. Jadi, yang namanya dusta itu tidak mungkin bisa dibebaskan dari pergaulan politik, misalnya pencitraan. Setiap pencitraan itu pasti ada unsur penipuan," ujar J Kristiadi.

"Misalnya pakai sabun, bisa jadi lebih cantik. Atau pakai sampo ini, rambut tidak bisa gundul. (Ternyata) tidak ada yang terjadi. Sama saja politisi seperti itu, sama," katanya lagi.

Baca juga: MK Bacakan Putusan “Gugatan Ulang” Usia Capres-Cawapres pada 29 November 2023

Kristiadi mengatakan, publik tidak boleh memandang orang-orang yang terjun ke dunia politik sebagai orang suci.

Ia pun menegaskan bahwa tidak ada orang yang suci dalam politik. Sebab, dalam dunia politik, semua saling adu siasat.

Kristiadi lantas mengungkit kenangan di tahun 2013. Saat itu, ia ditanya oleh anak-anak muda yang penasaran apakah mereka bisa terjun ke dunia politik, tapi tidak terlibat praktik korupsi dan politik uang.

"Anak muda nanya, 'Pak Kris, saya sudah bosan dengan senior-senior saya yang main politik uang. Apa resepnya agar kita-kita yang muda ini tidak terlibat dalam politik uang. Tidak terlibat dalam korupsi seperti itu'. Saya bilang, tidak bisa," kata Kristiadi.

Baca juga: Romo Magnis ke Ganjar: Politik Bukan untuk Menangkan Orang Kiri Kanan, tapi Memajukan Bangsa

Menurutnya, ketika seseorang masuk ke dunia politik, maka mereka akan dikelilingi oleh perbuatan yang tidak terpuji.

Ia lantas mengibaratkan dengan selokan yang penuh comberan yang airnya kotor dan amis.

"Anda tidak mungkin bebas dari situ. Tapi, di mana moralitasnya? Moralitasnya adalah meskipun anda masuk dalam wilayah penuh comberan penuh kotoran, tapi Anda tidak boleh manfaatkan situasi itu untuk memandikan diri dengan air kotor itu," ujarnya.

Oleh karena itu, Kristiadi mengingatkan bahwa perlu batasan ketika terjun di dunia politik.

"Jadi jangan harap politik itu bisa jadi lembaga seperti lembaganya orang mau jadi orang suci," kata J Kristiadi.

Baca juga: Anak Muda Diharapkan Melek Politik Jelang Pemilu 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com