Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dulu Berseberangan, PDI-P Kini Dekati Anies dan Koalisinya Setelah Tak Sejalan dengan Jokowi

Kompas.com - 20/11/2023, 06:56 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P menunjukkan perbedaan sikap politiknya pada calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan koalisi pengusungnya, Koalisi Perubahan.

Pada pertengahan Oktober 2022, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyindir langkah Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden (bacapres).

Saat itu, ia menyatakan ada partai politik (parpol) berwarna biru yang lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

 

Nasdem merupakan parpol pengusung Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 serta masih berada di Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini.

“Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," ucap Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, 9 Oktober 2022.

Baca juga: Nasdem Bantah soal Hasto Komunikasi dengan Timnas Amin Terkait Tekanan Jelang Kampanye

Namun, sikap Hasto berubah setelah sejumlah elite PDI-P menganggap sikap Jokowi tak sejalan lagi dengan parpolnya itu.

Jokowi dianggap memilih jalan sendiri setelah merestui putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Situasi diperparah dengan dugaan adanya intervensi kekuasaan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi batas usia capres-cawapres sehingga menjadi jalan untuk Gibran melenggang ke Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Belakangan, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan ada serangkaian pelanggaran etik para hakim konstitusi.

Sanksi terberat berupa pemberhentian sebagai Ketua MK dijatuhkan pada Anwar Usman, adik ipar Jokowi atau paman Gibran.

Baca juga: Jusuf Kalla kepada Jokowi: Tidak Mungkin 2045 Baik, Kalau Hari Ini Tidak Baik...

Bahkan, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyatakan Jokowi tak memberikan dukungan pada Ganjar.

“Saya itu, bukan periode kedua (Jokowi) tidak terlalu merasa (ada perbedaan) juga. Merasa (ada perbedaan) itu yang terakhir (Jokowi) tidak mendukung Ganjar itu yang saya tidak habis pikir," kata Komarudin dalam tayangan Gaspol! Kompas.com, dikutip Kamis (9/11/2023).

Mengaku dapat tekanan

Sementara itu, Hasto kini mengeklaim telah membuka komunikasi dengan tim Anies dan cawapresnya, Muhaimin Iskandar.

Alasannya, ia merasa Tim Kampanye Nasional (TKN) Ganjar-Mahfud MD telah mendapatkan tekanan dari kekuasaan. Nasib serupa pun dianggapnya terjadi pada kubu Anies-Muhaimin.

"Oh, ya cukup banyak (tekanan yang muncul). Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan AMIN, karena merasakan hal yang sama," sebut Hasto di Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

Baca juga: Hasto Ungkap Tim Ganjar-Mahfud Mulai Dapat Tekanan

Halaman:


Terkini Lainnya

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Nasional
Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Nasional
Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Nasional
PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Nasional
Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Nasional
Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Nasional
Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com