Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata JK Saat Ganjar Menggoda soal Pilihan di Pilpres 2024

Kompas.com - 19/11/2023, 18:52 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) tak memilihnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Namun, Ganjar juga mengaku sangat terbuka jika akhirnya JK mendukung dirinya.

Momen ini terjadi usai keduanya mengadakan pertemuan tertutup dalam rangka silaturahim di kediaman JK, kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).

"Tadi beliau sampaikan, pilihan boleh beda, barangkali rasa-rasanya juga pilihannya Pak JK akan beda dengan saya. Tapi, kalau nanti dukung saya juga boleh, Pak," ujar Ganjar sembari tersenyum lebar di samping JK.

Baca juga: Ganjar Beri Skor 5 Penegakan Hukum Era Jokowi, TKN Prabowo-Gibran Sebut Tanggungjawab Mahfud

Mendengar pernyataan Ganjar tersebut, JK merespons dengan ucapan khasnya.

"Aihhh, boleh," kata JK sembari menepuk punggung Ganjar dan tertawa.

Ganjar lantas melanjutkan konferensi pers singkatnya di hadapan awak media.

Ia mengatakan bahwa perbedaan dalam politik adalah hal wajar, terutamanya pada pemilu.

Bahkan, ia menilai perbedaan itu lah yang kemudian menyatukan bangsa.

"Dan kalau lah kemudian banyak terjadi mozaik-mozaik yang mungkin sulit dipersatukan, inilah momentum untuk rekonsiliasi bangsa. Sekali lagi, bangsa," kata Ganjar.

Baca juga: Berpesan soal Netralitas Pemilu, Jusuf Kalla: Keinginan Kita Negara Baik ke Depan, Juga Keinginan Jokowi

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyampaikan bahwa perbedaan hendaknya menyatukan bangsa dan negara.

Terutama, untuk membawa bangsa dan negara menuju cita-cita Indonesia emas 2045 seperti yang kerap digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, dalam waktu terdekat, ia berharap persatuan Indonesia bisa terwujud pada penyelenggaraan Pemilu yang adil dan demokratis.

"Mudah-mudahan kita bisa menjaga sehingga pemilunya lancar, masyarakat bisa usaha dengan baik, masyarakat yang di bawah bisa merasakan hasil pembangunan dan semua merasakan ‘oh hidup di Indonesia penuh dengan kepastian hukum’ dan semua akan berjalan dengan baik, orangnya bahagia," ujar Ganjar.

Sebagai informasi, pertemuan Ganjar dan Jusuf Kalla berlangsung tertutup selama lebih kurang 1,5 jam.

Turut ikut dalam pertemuan tersebut Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Arsjad Rasjid.

Baca juga: Terima Dukungan Relawan Solata, Ganjar Yakin Menang Mutlak di Toraja

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Nasional
Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Nasional
Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Nasional
Kemenlu: Tidak Perlu Spekulasi Keanggotaan OECD Indonesia Akan Diveto Israel

Kemenlu: Tidak Perlu Spekulasi Keanggotaan OECD Indonesia Akan Diveto Israel

Nasional
Jadi Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh Miliki Harta Kekayaan Rp 24 Miliar

Jadi Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh Miliki Harta Kekayaan Rp 24 Miliar

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Golkar: Tak Ada Kaitan dengan Mas Kaesang

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Golkar: Tak Ada Kaitan dengan Mas Kaesang

Nasional
Putusan Kilat MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Tak Transparan

Putusan Kilat MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Tak Transparan

Nasional
Pemerintah Disarankan Buat Iuran Tapera Opsional, Bukan Kewajiban

Pemerintah Disarankan Buat Iuran Tapera Opsional, Bukan Kewajiban

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, PDI-P: Demi Loloskan Putra Penguasa Maju, Pengkhianatan Tertinggi

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, PDI-P: Demi Loloskan Putra Penguasa Maju, Pengkhianatan Tertinggi

Nasional
Kemenaker Tekankan Pentingnya Implementasi K3 di Tempat Kerja

Kemenaker Tekankan Pentingnya Implementasi K3 di Tempat Kerja

Nasional
Istana Enggan Ungkap Alasan Pilih 9 Anggota Pansel Capim KPK

Istana Enggan Ungkap Alasan Pilih 9 Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Menko Polhukam Perintahkan TNI-Polri Siapkan Alutsista Bantu Distribusi Logistik Pilkada di Papua

Menko Polhukam Perintahkan TNI-Polri Siapkan Alutsista Bantu Distribusi Logistik Pilkada di Papua

Nasional
Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Nasional
Brimob Konvoi di Kejagung, Polri Sebut Itu Patroli Rutin

Brimob Konvoi di Kejagung, Polri Sebut Itu Patroli Rutin

Nasional
Pakar: Tahapan Pilkada Sudah Dimulai, Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Berlaku 2024

Pakar: Tahapan Pilkada Sudah Dimulai, Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Berlaku 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com