Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adik Prabowo Bicara Dugaan Praktik Korupsi di Kemenhan, Capai Rp 51 T dan Buat Jokowi Terkejut

Kompas.com - 16/11/2023, 06:09 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Adik dari Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Hashim mengungkapkan, dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level "gila".

Bahkan, menurut dia, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai Rp 51 triliun. Akan tetapi, setelah diperiksa, rupanya terjadi mark up besar-besaran dalam kontrak tersebut.

Meski begitu, Hashim menegaskan, Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan, sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan.

Baca juga: Adik Prabowo Bongkar Korupsi di Kemenhan Sangat Gila: 1 Senjata 800 Dolar Jadi 10.800 Dolar

Kontrak Rp 51 triliun di meja Prabowo

Hashim mulanya bercerita mengenai momen Prabowo yang baru diangkat menjadi Menteri Pertahanan pada 2019.

Di bulan-bulan pertama Prabowo bekerja, ia mengatakan, sang kakak harus menandatangani kontrak senilai Rp 51 triliun.

Namun, kontrak yang nilainya fantastis itu ternyata terindikasi korupsi mark up.

"Rp 51 triliun di atas meja dia. Dan waktu itu kami sudah dapat laporan, saya dapat laporan, di kontrak ini korupsi mark up-nya gila. Ini lebih gila, ini gila, ini gila, gilanya memang melampaui gila, Pak," ujar Hashim di acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Menurut Hashim, mark up merupakan salah satu penyakit di Indonesia. Sebab, di salah satu kasus, angka mark up-nya mencapai 1.250 persen.

Baca juga: Sebut Prabowo Gagalkan Korupsi Rp 51 T di Kemenhan, Hashim: Kalau Jahat, Minta 5 Persen Saja Sudah Rp 2,5 T

Harga 1 senjata dari 800 dollar jadi 10.800 dollar

Hashim mengungkapkan, nilai kontrak bisa mencapai Rp 51 triliun karena pengadaan barangnya diduga di-mark up.

Ia mengatakan, harga satuan senjata yang hanya 800 dollar diduga dinaikkan menjadi 10.800 dollar.

"Ada satu senjata harga pabrik 800 dollar satu senjata senapan canggih, yang datang ke mejanya Prabowo harganya 10.800 dollar. Bisa dihitung, harga asli 800, yang datang ke meja Menteri Pertahanan 10.800 dollar, mark up-nya saya hitung," kata Hashim.

"Dan waktu saya lapor ke kakak saya, dia tidak mau percaya. Karena dia sudah bicara bocoran-bocoran berapa tahun, dia dikritik sebagai 'Prabocor' karena orang enggak mau percaya. Tapi yang diduga orang lebih jelek lagi. Ada orang yang lebih rakus lagi dari orang rakus," ujarnya lagi.

Baca juga: Soal Isu Pelanggaran HAM Prabowo, Hashim: Sudah 10 Ribu Kali Dibahas, Tak Ada Bukti Sama Sekali

Oleh karena itu, Hashim menilai kerakusan di Indonesia sudah melampaui batas.

Ia lantas mengingatkan bahwa uang yang mau dirampok oleh para oknum itu merupakan uang rakyat.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Hasto PDI-P: Banteng Boleh Terluka, tapi Harus Tahan Banting

Hasto PDI-P: Banteng Boleh Terluka, tapi Harus Tahan Banting

Nasional
PDI-P Sentil Penunjukan Pansel Capim KPK: Banyak yang Kita Tak Tahu 'Track Record' Pemberantasan Korupsinya

PDI-P Sentil Penunjukan Pansel Capim KPK: Banyak yang Kita Tak Tahu "Track Record" Pemberantasan Korupsinya

Nasional
Respons Putusan MA, Demokrat: Bisa Ikut Pilkada Belum Tentu Menang

Respons Putusan MA, Demokrat: Bisa Ikut Pilkada Belum Tentu Menang

Nasional
Blok Rokan Jadi Penghasil Migas Terbesar Se-Indonesia, Jokowi Berikan Apresiasi

Blok Rokan Jadi Penghasil Migas Terbesar Se-Indonesia, Jokowi Berikan Apresiasi

Nasional
Tiru India, Pemerintah Siapkan PP Mudahkan Diaspora Balik ke Indonesia

Tiru India, Pemerintah Siapkan PP Mudahkan Diaspora Balik ke Indonesia

Nasional
Menpan-RB Dorong Kantor Perwakilan RI Terapkan Pelayanan Publik Terintegrasi

Menpan-RB Dorong Kantor Perwakilan RI Terapkan Pelayanan Publik Terintegrasi

Nasional
Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Beri Karpet Merah Dinasti Jokowi

Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Beri Karpet Merah Dinasti Jokowi

Nasional
Kunjungi Kantor Pusat DEC di China, Puan Tekankan Pentingnya Peningkatan Kerja Sama Antarnegara 

Kunjungi Kantor Pusat DEC di China, Puan Tekankan Pentingnya Peningkatan Kerja Sama Antarnegara 

Nasional
Isnaq Rozaq, Peternak Termuda DD Farm Jateng yang Tekun Gapai Mimpi Jadi Musisi

Isnaq Rozaq, Peternak Termuda DD Farm Jateng yang Tekun Gapai Mimpi Jadi Musisi

Nasional
Prabowo Bertemu PM Baru Singapura, Janji Lanjutkan Kerja Sama Bilateral

Prabowo Bertemu PM Baru Singapura, Janji Lanjutkan Kerja Sama Bilateral

Nasional
PDI-P Pertimbangkan Usung Anies di Jakarta jika Diusulkan Akar Rumput

PDI-P Pertimbangkan Usung Anies di Jakarta jika Diusulkan Akar Rumput

Nasional
Sempat Tidak Fit, Megawati Sapa Warga di Kantor PDI-P Ende

Sempat Tidak Fit, Megawati Sapa Warga di Kantor PDI-P Ende

Nasional
Sentil Projo, PDI-P: Pemimpin Partai Lahir dari Kaderisasi, Bukan Berupaya Perpanjang Kekuasaan

Sentil Projo, PDI-P: Pemimpin Partai Lahir dari Kaderisasi, Bukan Berupaya Perpanjang Kekuasaan

Nasional
PDI-P Ingatkan GP Ansor: Spirit NU untuk Merah Putih, Bukan Keluarga

PDI-P Ingatkan GP Ansor: Spirit NU untuk Merah Putih, Bukan Keluarga

Nasional
Profil Thomas Djiwandono, Ponakan Prabowo yang Dikenalkan Sri Mulyani ke Publik

Profil Thomas Djiwandono, Ponakan Prabowo yang Dikenalkan Sri Mulyani ke Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com