Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, DPP PDI-P: Kalau Adil Baliho Capres-Caleg Manapun Juga Diturunkan

Kompas.com - 12/11/2023, 21:36 WIB
Syakirun Ni'am,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Ahmad Basarah menyebutkan, seharusnya seluruh baliho bakal calon wakil presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di berbagai tempat diturunkan seperti halnya baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Bali.

Basarah menyatakan tindakan tersebut perlu dilakukan jika aparat mau bersikap adil terhadap sesama peserta pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan anggota legislatif (Pileg) 2024.

“Kalau memang seluruh baliho-baliho itu diturunkan, maka seluruh baliho dari capres manapun atau caleg dari partai manapun juga harus diturunkan,” kata Basarah dalam konferensi pers di Media Center Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/11/2023).

Baca juga: TKN: Prabowo-Gibran: Framing Pemasangan Baliho Dibantu Polisi Tak Masuk Akal

Pernyataan tersebut Basarah sampaikan ketika menjelaskan terkait dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di lapangan.

Basarah menuturkan, baliho Ganjar-Mahfud dicopot ketika Presiden Joko Widodo sedang melawat ke salah satu daerah di Bali. Setelah ramai, akhirnya berbagai pihak diminta memberikan klarifikasi.

Namun, sejumlah lokasi lain juga muncul pencopotan baliho yang dinilai tidak adil.

Sementara itu, kata Basarah, saat in belum memasuki tahapan kampanye dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Marak Baliho Capres Dicopot, Lukman Hakim: Kami Berharap Bukan Kebijakan Institusional

“Jadi belum bisa Bawaslu maupun KPU mengambil tindakan karena tahapan pemilu pada fase kampanye itu memang masih belum tercapai pada tingkat itu,“ ujar Basarah.

“Kami ingin semua penyelenggara pemilu atau pihak terkait berlaku adil kepada semua peserta pemilu,” lanjut Basarah.

Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali menurunkan sebuah baliho bergambar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang berada di sekitar Balai Desa Batubulan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada Selasa.

Pencopotan baliho tersebut dilakukan jelang kunjungan kerja Presiden Jokowi di Pasar Bulan, sekitar pukul 10.30 WITA.

Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, penurunan atribut politik tersebut merupakan instruksi langsung dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

Baca juga: Baliho Ganjar Pranowo Dicopot di Pematang Siantar, Sandiaga Uno: Masyarakat Sudah Cerdas

Namun, ia mengaku, pihaknya tidak pandang bulu dalam mencopot baliho pasangan capres dan cawapres tertentu.

"Tidak memandang itu bendera PDI-P, Ganjar-Mahfud MD, enggak ada urusannya, enggak ada kaitannya. Untuk membangun suasana netral itu sebenarnya. Mungkin menurut saya karena benar juga sih agar tidak terkesan memihak salah satu," kata dia, Selasa (31/10/2023).

Tidak hanya di Bali, belakangan poster atau baliho Ganjar di Pematang Siantar juga dicopot petugas Satpol PP.

Pemerintah Kota setempat mengaku pencopotan itu merupakan bentuk penertiban yang tidak pandang bulu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Nasional
Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com