Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Andang Subaharianto
Dosen

Antropolog, dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Rektor UNTAG Banyuwangi, Sekjen PERTINASIA (Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia)

"Drakor" Pilpres 2024

Kompas.com - 12/11/2023, 06:25 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Dua istilah itu merupakan labelisasi terhadap masing-masing pendukung dua capres pada Pilpres 2019, Jokowi dan Prabowo.

Istilah “cebong” diasosiasikan dengan pendukung Jokowi, sementara “kampret” diasosiasikan dengan pendukung Prabowo. Saat itu antara Jokowi dan Prabowo sedang berebut tiket presiden, yang berakhir dengan kemenangan Jokowi.

Baik “cebong’ maupun “kampret” merupakan labelisasi serampangan yang cenderung mengejek dan merendahkan satu sama lain. Inilah sumber ketegangannya.

Rasionalitas

Penokohan di dramaturgi biasa dipilah menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Di drama Pilpres 2024, saya kira, bisa ditambah dengan meminjam teori rasionalitas Weber.

Ujung politik tak lain adalah kekuasaan. Tak pernah berubah sejak dahulu kala. Yang berubah adalah pernak-pernik cara kekuasaan diraih dan diselenggarakan.

Pemilu merupakan cara kekuasaan diraih menurut sistem negara demokrasi. Tentu saja berbeda dengan sistem kerajaan.

Sistem demokrasi yang dianut bangsa Indonesia terbentuk bukan tiba-tiba, melainkan melalui pergolakan sosial-politik yang keras dan berdarah-darah.

Dari negara kolonial Hindia-Belanda ke negara Republik Indonesia, dari rezim Soekarno ke rezim Soeharto, dari era Orde Baru (Soeharto) ke era reformasi.

Karena itu, tentu saja ada kaidah dan nilai-nilai kepatutan yang dilembagakan, yang diorientasikan pada cita-cita proklamasi kemerdekaan. Nah, di sinilah rasionalitas Weber menarik dipakai.

Pertama, tokoh bertipe rasionalitas formal. Bagi tokoh bertipe rasionalitas formal, aktivitas politik dihayati semata-mata sebagai pragmatisme meraih kekuasaan.

Etika dan nilai-nilai keluhuran akan dipertimbangkan sepanjang mendukung upaya meraih kekuasaan.

Tokoh tipe ini juga gampang tergoda oleh penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan sempit, termasuk korupsi. Persekutuan yang dibangun cenderung berorientasi pada kepentingan pragmatis, termasuk mempertahankan kekuasaan.

Kedua, tokoh bertipe rasionalitas substantif. Buat tokoh tipe ini, aktivitas politik dihayati sebagai pelaksanaan prinsip keyakinan dan pencapaian idealisme politik. Kekuasaan memang tujuan dari aktivitas politik.

Namun, pencapaian dan penggunaannya justru mempertimbangkan dan berorientasi pada etika dan nilai-nilai keluhuran.

Di benak tokoh bertipe rasionalitas substantif, berpolitik berarti berupaya meraih kekuasaan secara patut demi publik, bukan pribadi, bukan keluarga, bukan pula kelompok, bukan kepentingan pragmatis.

Sepakterjangnya senantiasa memberikan keteladanan yang berimplikasi pada pendidikan politik. Persekutuan yang dibentuk pun cenderung konstruktif bagi sistem sosial keseluruhan.

Para penonton drama Pilpres 2024 yang budiman, silakan menganalisis aspek penokohan sambil terus menanti episode selanjutnya, yang mungkin saja lebih menegangkan dan penuh teka-teki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Menaker: Pancasila Jadi Bintang Penuntun Indonesia di Era Globalisasi

Menaker: Pancasila Jadi Bintang Penuntun Indonesia di Era Globalisasi

Nasional
Momen Jokowi 'Nge-Vlog' Pakai Baju Adat Jelang Upacara di Riau

Momen Jokowi "Nge-Vlog" Pakai Baju Adat Jelang Upacara di Riau

Nasional
Refleksi Hari Pancasila, Mahfud Harap Semua Pemimpin Tiru Bung Karno yang Mau Berkorban untuk Rakyat

Refleksi Hari Pancasila, Mahfud Harap Semua Pemimpin Tiru Bung Karno yang Mau Berkorban untuk Rakyat

Nasional
Singgung Kesejarahan Ende dengan Bung Karno, Megawati: Pancasila Lahir Tidak Melalui Jalan Mudah

Singgung Kesejarahan Ende dengan Bung Karno, Megawati: Pancasila Lahir Tidak Melalui Jalan Mudah

Nasional
Minta Tapera Tak Diterapkan, PDI-P: Rakyat Sedang Hadapi Persoalan yang Berat

Minta Tapera Tak Diterapkan, PDI-P: Rakyat Sedang Hadapi Persoalan yang Berat

Nasional
 Jokowi Targetkan Blok Rokan Produksi Lebih dari 200.000 Barel Minyak per Hari

Jokowi Targetkan Blok Rokan Produksi Lebih dari 200.000 Barel Minyak per Hari

Nasional
Aturan Intelkam di Draf RUU Polri Dinilai Tumpang Tindih dengan Tugas BIN dan BAIS TNI

Aturan Intelkam di Draf RUU Polri Dinilai Tumpang Tindih dengan Tugas BIN dan BAIS TNI

Nasional
Revisi UU TNI-Polri, PDI-P Ingatkan soal Dwifungsi ABRI

Revisi UU TNI-Polri, PDI-P Ingatkan soal Dwifungsi ABRI

Nasional
Antam Pastikan Keaslian dan Kemurnian Produk Emas Logam Mulia

Antam Pastikan Keaslian dan Kemurnian Produk Emas Logam Mulia

Nasional
Hasto PDI-P: Banteng Boleh Terluka, tapi Harus Tahan Banting

Hasto PDI-P: Banteng Boleh Terluka, tapi Harus Tahan Banting

Nasional
Sentil Penunjukan Pansel Capim KPK, PDI-P: Banyak yang Kita Tak Tahu 'Track Record' Pemberantasan Korupsinya

Sentil Penunjukan Pansel Capim KPK, PDI-P: Banyak yang Kita Tak Tahu "Track Record" Pemberantasan Korupsinya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com