"Drakor" Pilpres 2024

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa persiapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 terlalu banyak diwarnai drama sinetron.

Bahkan, presiden menegaskannya dengan istilah “drakor”, serial drama asal Korea yang sangat populer di Indonesia (Kompas.com, 06/11/2023).

Saya pun punya kesan seperti itu. Hingga detik ini perbincangan publik tentang pilpres memang masih berkutat soal tokoh (aktor). Publik relatif belum mengangkat gagasan para tokoh pilpres.

Dokumen visi, misi, program para bakal calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) belum banyak dilirik untuk diperbincangkan isinya.

Barangkali karena alur cerita pilpres memang belum sampai ke sana. Pilpres belum memasuki episode kampanye, masih sampai episode pencalonan.

Atau, boleh jadi perbincangan tentang visi, misi, dan program tidak menarik bagi publik Indonesia. Bukankah yang tertulis di dokumen visi, misi, dan program itu hanyalah “janji politik”?

Publik Indonesia boleh jadi sudah maklum, janji politik itu biasanya hanya “manis di bibir, merdu di telinga”. Ujungnya tetap saja bergantung pada orangnya.

Dramaturgi

Dari sudut dramaturgi, perhelatan Pilpres 2024 yang plotnya baru sampai episode pendaftaran pasangan calon memang sangat menarik. Terasa lebih “drama” daripada drama sinetron betulan.

Siapa tahu ada sineas yang terinspirasi, kelak mengangkatnya menjadi drama sinetron betulan.

Coba perhatikan penokohannya. Karena pilpres, tokoh yang terlibat bukan sembarangan. Hampir semuanya orang-orang beken dan berkuasa di negeri ini. Baik tokoh sentral maupun figuran.

Ada Jokowi, Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Anwar Usman, Puan Maharani, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Muhaimin Iskandar, Mahfud MD, Hasto Kristiyanto, Surya Paloh, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan masih banyak lagi nama-nama beken.

Lalu, tema dan konflik yang terjalin di dalamnya pun sangat menarik. Soal perebutan tahta dan kekuasaan serta intrik-intrik di dalamnya selalu menarik dari sudut dramaturgi.

Drakor yang ditonton publik Indonesia pun sebagian besar mengangkat tema politik dan kekuasaan.

Saya mengakui bahwa jalinan peristiwa satu ke peristiwa lain pada Pilpres 2024 penuh ketegangan, bukan landai-landai saja. Publik sebagai penonton dibuat berdebar-debar sambil menerka-nerka apa yang terjadi pada episode berikutnya.

Dari sisi ilmu sastra, alur cerita Pilpres 2024 berhasil menciptakan “suspense”. Jalinan unsur-unsur cerita membuat penonton penasaran, sehingga tak mau ketinggalan kisah selanjutnya.

Makin menarik lagi, karena penonton turut bergejolak. Ikut-ikutan gaduh, lalu merangsek memasuki arena panggung.

Betapa tidak, Goenawan Mohamad (GM), sastrawan dan jurnalis senior, menangis di depan Rosianna Silalah di acara ROSI yang disiarkan KompasTV, beberapa waktu lalu.

Dari sudut dramaturgi, kehadiran GM di sana bisa dikategorikan aktor, meski figuran. GM semula penonton, tapi kemudian terbawa arus konflik hingga masuk arena dan terlibat menganyam konflik.

Barangkali termasuk kehadiran kita melalui media sosial dan media lain. Kita pun aktor, meski hanya muncul sekelebat.

Mengaduk-aduk perasaan

Saya sependapat dengan Pak Presiden, lalu yang menonjol, seperti kata presiden, “pertarungan perasaan”. Namun, menurut saya, ya begitulah dramaturgi. Keberhasilannya, atau “suspense” sukses bila berhasil mengaduk-aduk perasaan penonton.

Di mata publik (sebagai penonton), rasa keadilan dan kepatutan publik terlukai saat proses pencalonan bakal capres-cawapres. Ada rekayasa aturan yang menodai moral publik. Inilah yang membuat perasaan publik teraduk-aduk.

Perasaan publik yang teraduk-aduk itu terjawab melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

MKMK telah membebastugaskan Anwar Usman, adik ipar Pak Presiden, dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Anwar Usman dinilai terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Berkat putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, lolos sebagai bakal cawapres Prabowo.

Dari sudut dramaturgi, makin menarik dan menegangkan, makin mengaduk-aduk perasaan dan nalar pula, karena Anwar Usman melawan putusan MKMK. Ia merasa difitnah.

"Fitnah yang dialamatkan kepada saya, terkait penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, adalah fitnah yang amat keji, dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum," kata Anwar Usman (Kompas.com, 8/11/2023).

Apakah Jokowi akan menolong adik iparnya? Ini pertanyaan lumrah bagi penonton, yang membuat drama makin terasa menegangkan.

Sama, saat putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberi kesempatan kepada Gibran untuk menjadi bakal cawapres. Penonton pun bertanya, apakah Jokowi akan mengizinkan bila putra sulungnya berkehendak mengambil kesempatan itu?

Bila Jokowi mengizinkan, lalu apa reaksi Megawati Soekarnoputri dan PDI-P? Pertanyaan semacam itu lumrah pula buat penonton, sehingga bertambah menegangkan.

Juga kini, pascaputusan MKMK yang menilai ada pelanggaran berat atas kode etik saat perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus, apakah pasangan Prabowo-Gibran akan terus maju Pilpres 2024, meski putusan MKMK tak membatalkan putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023? Teka-teki yang mengundang ketegangan.

Ketegangan Pilpres 2024 sangat berbeda dibandingkan Pilpres 2019. Seingat saya, tak ada ketegangan yang bersumber dari perasaan publik saat Pilpres 2019.

Publik hanya terpana di menit terakhir, tatkala Mahfud MD tidak terpilih mendampingi Jokowi. Padahal sudah sangat santer disebut akan mendampingi Jokowi sebagai bakal cawapres.

Bahkan, Mahfud MD telah menyiapkan baju putih untuk deklarasi. Ternyata yang terpilih Ma’ruf Amin, bukan Mahfud MD.

Dan, baju putih itu masih tersimpan baik selama lima tahun. Takdir yang tertunda, lima tahun kemudian Mahfud MD mengenakannya saat deklarasi pasangan Ganjar-Mahfud.

Ketegangan Pilpres 2019 bukan menyoal rasa keadilan dan kepatutan yang mengaduk-aduk perasaan publik, melainkan sentimen primordial yang direpresentasikan melalui istilah “cebong” dan “kampret”.

Dua istilah itu merupakan labelisasi terhadap masing-masing pendukung dua capres pada Pilpres 2019, Jokowi dan Prabowo.

Istilah “cebong” diasosiasikan dengan pendukung Jokowi, sementara “kampret” diasosiasikan dengan pendukung Prabowo. Saat itu antara Jokowi dan Prabowo sedang berebut tiket presiden, yang berakhir dengan kemenangan Jokowi.

Baik “cebong’ maupun “kampret” merupakan labelisasi serampangan yang cenderung mengejek dan merendahkan satu sama lain. Inilah sumber ketegangannya.

Rasionalitas

Penokohan di dramaturgi biasa dipilah menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Di drama Pilpres 2024, saya kira, bisa ditambah dengan meminjam teori rasionalitas Weber.

Ujung politik tak lain adalah kekuasaan. Tak pernah berubah sejak dahulu kala. Yang berubah adalah pernak-pernik cara kekuasaan diraih dan diselenggarakan.

Pemilu merupakan cara kekuasaan diraih menurut sistem negara demokrasi. Tentu saja berbeda dengan sistem kerajaan.

Sistem demokrasi yang dianut bangsa Indonesia terbentuk bukan tiba-tiba, melainkan melalui pergolakan sosial-politik yang keras dan berdarah-darah.

Dari negara kolonial Hindia-Belanda ke negara Republik Indonesia, dari rezim Soekarno ke rezim Soeharto, dari era Orde Baru (Soeharto) ke era reformasi.

Karena itu, tentu saja ada kaidah dan nilai-nilai kepatutan yang dilembagakan, yang diorientasikan pada cita-cita proklamasi kemerdekaan. Nah, di sinilah rasionalitas Weber menarik dipakai.

Pertama, tokoh bertipe rasionalitas formal. Bagi tokoh bertipe rasionalitas formal, aktivitas politik dihayati semata-mata sebagai pragmatisme meraih kekuasaan.

Etika dan nilai-nilai keluhuran akan dipertimbangkan sepanjang mendukung upaya meraih kekuasaan.

Tokoh tipe ini juga gampang tergoda oleh penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan sempit, termasuk korupsi. Persekutuan yang dibangun cenderung berorientasi pada kepentingan pragmatis, termasuk mempertahankan kekuasaan.

Kedua, tokoh bertipe rasionalitas substantif. Buat tokoh tipe ini, aktivitas politik dihayati sebagai pelaksanaan prinsip keyakinan dan pencapaian idealisme politik. Kekuasaan memang tujuan dari aktivitas politik.

Namun, pencapaian dan penggunaannya justru mempertimbangkan dan berorientasi pada etika dan nilai-nilai keluhuran.

Di benak tokoh bertipe rasionalitas substantif, berpolitik berarti berupaya meraih kekuasaan secara patut demi publik, bukan pribadi, bukan keluarga, bukan pula kelompok, bukan kepentingan pragmatis.

Sepakterjangnya senantiasa memberikan keteladanan yang berimplikasi pada pendidikan politik. Persekutuan yang dibentuk pun cenderung konstruktif bagi sistem sosial keseluruhan.

Para penonton drama Pilpres 2024 yang budiman, silakan menganalisis aspek penokohan sambil terus menanti episode selanjutnya, yang mungkin saja lebih menegangkan dan penuh teka-teki.