Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nurul Arifin Pertanyakan Netralitas TNI, Singgung Banyak Purnawirawan Jenderal Gabung Timses Capres

Kompas.com - 07/11/2023, 16:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyinggung soal netralitas TNI dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Pasalnya, ia melihat situasi terkini, yakni banyak purnawirawan TNI yang bergabung dalam tim pemenangan setiap bakal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres_.

"Memang purna, purna sih, Pak. Tapi sedemikian seksinya TNI ini begitu ya, sehingga semuanya diberikan satu kepercayaan dan jabatan-jabatan yang tinggi di TKN (Tim Kampanye Nasional)-nya para capres tersebut. Kalau sudah ada TNI-nya berarti bagaimana menjaga netralitasnya?" kata Nurul dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Panglima TNI, KSAL, KSAD, KSAU, Selasa (7/11/2023).

Baca juga: Siap Amankan Pemilu 2024, Panglima TNI Kerahkan 446.516 Personel untuk Seluruh Wilayah RI

Politikus Partai Golkar ini lantas menanyakan bagaimana membuktikan TNI akan bersikap netral dalam Pemilu 2024.

Terlebih, menurut Nurul, TNI begitu melekat dengan jiwa korsa atau semangat perasaan keakraban dalam korps.

Ia kemudian mencontohkan hal itu juga terjadi di TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Nurul, Sekjen Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus, masuk dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Sedangkan Lodewijk berpangkat Letjen TNI (Purn).

"Contohnya pada Sekjen saya, banyak juniornya tetap saja hormatnya seperti apa, seperti itu begitu," ujar Nurul.

Baca juga: Deretan Pensiunan Jenderal TNI-Polri yang Masuk Tim Kampanye Prabowo-Gibran

Lebih lanjut, Nurul Arifin meminta TNI aktif menjaga netralitas pada Pemilu 2024.

Meskipun diakuinya, nama-nama yang masuk sebagai tim pemenangan capres-cawapres sudah merupakan purnawirawan TNI.

"Jadi, kalau misalnya, semua timses dari capres-capres tersebut ada TNI-nya, apa bisa satu napas dengan yang dikatakan kita harus netral dan tidak akan mengajak TNI aktif berperan serta dalam pilpres, pemenangan pilpres atau pun secara emosional seperti itulah," kata Nurul.

Catatan Kompas.com, setidaknya ada 27 nama purnawirawan Jenderal TNI-Polri yang masuk daftar TKN Prabowo-Gibran.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, KSAD Agus Akan Tindak Tegas Prajurit TNI AD yang Berpolitik

Sementara itu, di Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD belum bisa dihitung karena belum ditetapkan struktur organisasinya secara lengkap.

Namun, sejumlah nama yang sudah bekerja untuk TPN adalah mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa yang didapuk menjadi Wakil Ketua TPN.

Kemudian, ada pula eks Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Joni Supriyanto yang juga menjadi Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Jelang Pemilu, TNI AD Petakan Kerawanan Sesuai Karakteristik Masing-masing Wilayah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Nasional
Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com