Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Ketua TPN soal Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali

Kompas.com - 01/11/2023, 19:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid menekankan bahwa pentingnya pemerintah menjaga netralitas di pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal ini disampaikan Arsjad saat ditanya soal pencopotan baliho bergambar bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), Ganjar-Mahfud di Gianyar, Bali.

"Pokoknya kita gini, apa pun yang ada, yang pasti kami melihat yang paling penting adalah bahwa ini kan suatu pesta demokrasi, semuanya mempunyai hak, itu saja," kata Arsjad ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).

Arsjad mengatakan, TPN bakal terus bersama masyarakat mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca juga: Soal Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali, Sekjen PDI-P Singgung Terjadinya Politik Diskriminasi

Menurutnya, TPN tetap akan fokus pada kerja-kerja pemenangan Ganjar-Mahfud pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Sehingga, tidak ambil pusing terkait kejadian pencopotan baliho tersebut.

"Yang penting kan buat kita gini, kami jalan terus," ujar Arsjad.

Lebih lanjut, Arsjad meyakini Ganjar dan Mahfud adalah sosok yang mampu menjawab tantangan bangsa ke depan.

"Kenapa kami percaya 10-15 tahun ke depan, kita musti memastikan bahwa kerja cepat, gerak cepat. Kalau enggak, kita ketinggalan. Jadi, untuk itu, untuk tantangan itu kita harus pastikan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali menurunkan sebuah baliho bergambar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada Selasa (31/10/2023).

Pencopotan baliho tersebut dilakukan jelang kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pasar Bulan, sekitar pukul 10.30 Wita.

Baca juga: Soal Pencopotan Baliho Bergambar Dirinya di Bali, Ganjar: Kalau Tak Melanggar, Baiknya Tidak Berlebihan

Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, penurunan atribut politik tersebut merupakan instruksi langsung dari Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti, saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," katanya saat dihubungi wartawan, Selasa.

Ia menegaskan, kebijakan ini tidak hanya menyasar pasangan bakal capres-cawapres maupun partai politik tertentu tetapi untuk semua atribut politik.

Terkini, Ganjar mengaku mendapat informasi bahwa baliho bergambar dirinya dan Mahfud MD tersebut sudah dipasang kembali.

Baca juga: Mahfud Geleng-geleng Ditanya soal Baliho Gambar Dirinya dan Ganjar Diturunkan, Sebut Tidak Penting

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com