Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika KSAD Agus Subiyanto Panglima TNI, Tugas Terberatnya Netralitas di Pemilu 2024

Kompas.com - 30/10/2023, 21:15 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menyebutkan, tugas terberat Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto adalah netralitas TNI dalam Pemilu 2024 apabila Agus ditunjuk menjadi Panglima TNI.

Diketahui, Agus baru saja ditunjuk menjadi KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman yang bakal purna tugas.

“Tugas utama dan terberat Agus adalah menjaga independensi dan netralitas TNI dalam Pemilu 2024,” kata Anton dalam keterangannya, Senin (30/10/2023).

Agus memang terkesan sebagai “orang dekat” Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Kirim Surpres Calon Panglima TNI, Jokowi Ajukan KSAD Agus Subiyanto?

Agus sudah bertalian dengan Jokowi sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Agus adalah Komandan Distrik Militer 0735/Surakarta, saat Jokowi menjabat sebagai wali kota Surakarta.

“Subjektivitas Jokowi dengan ikut menyertakan pertimbangan chemistry kuat ini tentu saja dapat dipahami dan tidak melanggar ketentuan perundangan,” ujar Anton.

Terlebih, pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden.

Berdasarkan aturan dalam Undang-Undang TNI, kandidat Panglima TNI yakni kepala staf atau pernah menjabat kepala staf TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Anton mengatakan, faktor kenyamanan dan kepercayaan dalam bekerja sama adalah sesuatu yang sifatnya relatif dan sulit diukur.

“Oleh karena itu, Agus seharusnya dapat menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin netralitas TNI dalam Pilpres 2024. Keterlibatan keluarga Jokowi dalam kontestasi politik ini jelas menjadi ujian utama bagi Agus dalam memimpin TNI,” kata Anton.

Baca juga: Profil Letjen Agus Subiyanto yang Dikabarkan Jadi KSAD, Pernah Emban Dandim Surakarta Era Wali Kota Jokowi

Anton menilai, di tengah kondisi dinamika politik yang sedang menghangat, TNI ke depan harus mewujudkan netralitas dalam politik secara serius.

“Apabila ada prajurit aktif yang memainkan pengaruhnya dalam kaitannya memenangkan salah satu kontestan akan berdampak buruk bagi organisasi militer,” ujar Anton.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengungkapkan, DPR telah menerima surpres terkait penggantian Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

"Iya (sudah terima surpres)," ujar Meutya saat dimintai konfirmasi, Senin ini.

Baca juga: Pesan Panglima TNI ke KSAD Agus: Siapkan Alutsista dan Personel jika Dibutuhkan untuk Pemilu

Saat ditanya apakah calon Panglima TNI pengganti Yudo adalah KSAD Agus Subiyanto, Meutya enggan menjawab.

Ia hanya menyebut nama calon Panglima TNI akan diumumkan oleh Ketua DPR Puan Maharani.

"Nama nanti akan disampaikan Ibu Ketua DPR ya. Calon tunggal sesuai amanah UU," kata Meutya.

Diketahui, Panglima Yudo akan memasuki usia pensiun pada 26 November 2023.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com