Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritisi Capres Sebut Dinasti Politik Biasa, Pakar Hukum: Tidak Adil bagi Publik dan Kader Partai Politik

Kompas.com - 25/10/2023, 08:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengkritisi pernyataan bakal calon presiden (bacapres) yang menganggap dinasti politik hal yang biasa terjadi di Indonesia.

Menurut Feri, anggapan itu sesuatu hal yang tidak ada baiknya karena tidak adil bagi masyarakat maupun kader partai politik.

Adapun bakal capres yang dimaksud berasal Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto. Dia menganggap dinasti politik hal biasa ketika disinggung soal Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka maju pada Pilpres 2024 untuk mendampinginya.

"Tidak adil bagi publik, menerima calon yang kemudian diberikan karpet merah ini, juga tidak adil bagi kader partai politik, yang sudah habis habisan di partai," kata Feri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (25/10/2023).

Baca juga: Prabowo Anggap Dinasti Politik Hal Biasa, Beri Contoh PDI-P

Oleh sebab itu, Feri berpendapat bahwa upaya pemberian karpet merah dari Presiden kepada Gibran dapat merusak demokrasi, baik untuk negara maupun internal partai politik.

"Berapa banyak orang yang diterabas atau dilewati oleh Gibran untuk dapat posisi calon wakil presiden. Tidak hanya bermasalah di kaderisasi di partainya, PDI-P, tapi juga di partai lain," ujar dia.

"Jadi misalnya, orang orang yang susah payah, bekerja di partai, membangun partai, tiba tiba harus dilewati oleh seorang anak presiden di mana baiknya?" tanya Feri.

Kendati demikian, Feri menerangkan bahwa pendapatnya ini bukan berarti tak setuju dengan peluang anak muda memimpin Indonesia.

"Problematikanya adalah bagaimana presiden dan keluarganya mencoba merekayasa untuk memberikan jalan yang lebih mudah kepada keluarga itu. Itu problematika utama," nilai Feri.

Baca juga: Heran Gibran Dikritik karena Hendak Jadi Cawapres, Prabowo: Dinasti Politik Itu Biasa

Apalagi, lanjut Feri, tidak ada mekanisme di internal partai sebagai bagian dari demokrasi untuk kemudian memilih anak muda.

Menurutnya, selama ini partai politik masih tidak demokratis mengingat penentuan calon presiden dan calon wakil presiden hanya dilakukan oleh ketua umum partai politik.

"Kan sebuah partai harusnya mempunyai mekanisme tersendiri ya agar lebih demokratis. Sayang, partai kita tidak demokratis ya," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo Subianto, menyebut bahwa dinasti politik adalah hal biasa.

Ini Prabowo sampaikan menanggapi banyaknya kritik yang dilayangkan ke bakal cawapres pendampingnya, Gibran Rakabuming Raka, yang dianggap melanggengkan dinasti politik keluarga Joko Widodo.

“Saya sekarang bersama dengan Mas Gibran, anak muda, ada yang mengatakan dinasti politik. Dinasti di politik dan di semua bidang kehidupan, ya dinasti itu biasa,” kata Prabowo saat berpidato di acara deklarasi dukungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fakta-Fakta Istana Merdeka, Tempat Soeharto Nyatakan Berhenti dari Jabatannya 26 Tahun Lalu

Fakta-Fakta Istana Merdeka, Tempat Soeharto Nyatakan Berhenti dari Jabatannya 26 Tahun Lalu

Nasional
Bobby Nasution Gabung Gerindra, Politikus PDI-P: Kita Sudah Lupa soal Dia

Bobby Nasution Gabung Gerindra, Politikus PDI-P: Kita Sudah Lupa soal Dia

Nasional
Kunjungi Pentagon, KSAD Maruli Bahas Latma dan Keamanan Pasifik dengan US Army

Kunjungi Pentagon, KSAD Maruli Bahas Latma dan Keamanan Pasifik dengan US Army

Nasional
Di WWF Ke-10, Jokowi Ungkap 3 Komitmen Indonesia untuk Wujudkan Manajemen Sumber Daya Air Terintegrasi

Di WWF Ke-10, Jokowi Ungkap 3 Komitmen Indonesia untuk Wujudkan Manajemen Sumber Daya Air Terintegrasi

Nasional
Terdakwa Sadikin Rusli Dituntut 4 Tahun Penjara Kasus Pengkondisian BTS 4G

Terdakwa Sadikin Rusli Dituntut 4 Tahun Penjara Kasus Pengkondisian BTS 4G

Nasional
Di WWF 2024, Pertamina NRE Paparkan Upaya Mencapai Pertumbuhan Bisnis Rendah Emisi

Di WWF 2024, Pertamina NRE Paparkan Upaya Mencapai Pertumbuhan Bisnis Rendah Emisi

Nasional
Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Jokowi: Ditanyakan ke yang Tak Mengundang, Jangan Saya

Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Jokowi: Ditanyakan ke yang Tak Mengundang, Jangan Saya

Nasional
Akrab dengan Puan di Bali, Jokowi: Sudah Lama Akrab dan Baik dengan Mbak Puan

Akrab dengan Puan di Bali, Jokowi: Sudah Lama Akrab dan Baik dengan Mbak Puan

Nasional
Jaksa: Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Kembalikan Uang Rp 40 Miliar dalam Kasus Korupsi BTS 4G

Jaksa: Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Kembalikan Uang Rp 40 Miliar dalam Kasus Korupsi BTS 4G

Nasional
WIKA Masuk Top 3 BUMN dengan Transaksi Terbesar di PaDi UMKM

WIKA Masuk Top 3 BUMN dengan Transaksi Terbesar di PaDi UMKM

Nasional
Nadiem Janji Batalkan Kenaikan UKT yang Nilainya Tak Masuk Akal

Nadiem Janji Batalkan Kenaikan UKT yang Nilainya Tak Masuk Akal

Nasional
KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Nasional
Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Nasional
Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com