Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua DPR Minta Kemenlu Bantu Diplomasi untuk Kemerdekaan Palestina dan Penghentian Perang

Kompas.com - 23/10/2023, 18:16 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk aktif melakukan negosiasi pada Israel agar menghentikan serangan ke Palestina.

Menurutnya, Indonesia harus terlibat aktif menciptakan perdamaian di Timur Tengah.

“Saya minta pemerintah, Kementerian Luar Negeri lakukan upaya-upaya diplomasi membantu kemerdekaan (Palestina). Israel juga harus membuka perbatasan untuk bantuan kemanusiaan,” ucap Muhaimin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/10/2023).

Baca juga: Usai Daftar ke KPU, Anies-Cak Imin Ajak Pendukung Doakan Palestina

Pernyataan itu disampaikan setelah Muhaimin bertemu Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun.

Ia menekankan bahwa Indonesia tetap berada di belakang Palestina untuk mendukung upaya kemerdekaannya.

“Kami tentu mengutuk perang. Kedua belah pihak harus menghentikan peperangan,” ucap dia.


Dalam kesempatan yang sama, Zuhair berharap Indonesia dan negara sahabat Palestina yang lain ikut mendesak Israel untuk bernegosiasi dan menghentikan perang.

“Kami mengharapkan dari seluruh negara sahabat untuk memberikan lebih banyak lagi dukungan bagi Palestina dan khususnya saat ini rakyat sedang menderita,” imbuh dia.

Selama lebih dari dua pekan, Israel telah menggempur Gaza dengan serangan udara, menyusul serangan lintas batas yang dilancarkan oleh kelompok Hamas pada 7 Oktober.

Baca juga: Ketua BKASP DPR Minta Komunitas Internasional Desak Israel Akhiri Pendudukan dan Blokade di Gaza

Kekerasan tersebut telah menewaskan sedikitnya 1.400 orang di Israel.

Sementara itu, pengeboman Israel telah menewaskan lebih dari 4.650 warga Palestina, sebagian besar warga sipil termasuk sedikitnya 1.873 anak-anak, menurut kementerian kesehatan Gaza.

Menurut data yang disebar luaskan, sebanyak 200 hingga 300 orang telah terbunuh setiap hari di wilayah yang terkepung tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Belum Lirik Kaesang untuk Cagub Jakarta, Fokus Cari Cawagub

Demokrat Belum Lirik Kaesang untuk Cagub Jakarta, Fokus Cari Cawagub

Nasional
Hasto Sebut Megawati Tidak Fit karena Kurang Tidur

Hasto Sebut Megawati Tidak Fit karena Kurang Tidur

Nasional
Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Nasional
Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Nasional
Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Nasional
Diksi 'Ancaman Keamanan' dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Diksi "Ancaman Keamanan" dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Nasional
Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Nasional
Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Nasional
Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Nasional
KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Nasional
Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Nasional
Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com