Survei Litbang "Kompas": Suara Publik Terbelah soal Larangan Politik Dinasti

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas periode Oktober 2023 menunjukkan bahwa suara publik terbelah ketika ditanya soal larangan politik dinasti.

Dalam jajak pendapat yang berlangsung pada 16-18 Oktober 2023 itu, Litbang Kompas memberikan pertanyaan jika ada larangan terkait politik dinasti apakah itu juga bentuk membatasi hak politik orang lain?

Hasilnya, sebanyak 47,2 persen responden merasa bahwa aturan tersebut membatasi hak politik.

Sementara itu, sebanyak 41,9 persen responden lainnya menganggap bahwa kebijakan itu tidak membatasi hak politik.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Gen Z Mayoritas Pilih Ganjar Sekaligus Dukung Gerindra

Kemudian, 10,9 persen responden menjawab tidak tahu atas pertanyaan tersebut.

Di sisi lain, 60,7 persen responden merasa bahwa jika Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres), situasi itu merupakan bagian dari politik dinasti.

Lalu, ada 24,7 persen responden yang menganggap hal itu bukan merupakan politik dinasti dan 14,6 persen lainnya menjawab tidak tahu.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pemerintah dan Polri Diyakini Mampu Jaga Stabilitas Pemilu 2024

Adapun jajak pendapat dilakukan dengan mewawancarai 512 responden dari 34 provinsi.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk tiap provinsi.

Metode ini survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error lebih kurang 4,35 persen.