Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Sebut Partai Koalisi Pemerintah Usul Demokrat Masuk Kabinet Jokowi

Kompas.com - 13/10/2023, 20:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa elite-elite partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengusulkan agar Partai Demokrat mendapatkan jatah di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

AHY mengatakan, Demokrat diusulkan masuk dalam kabinet karena sudah berada di barisan KIM bersama partai-partai politik pendukung Jokowi, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Memang ada pemikiran ada pandangan dari para pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju yang juga menjadi bagian dari koalisi pemerintahan saat ini, ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN," kata AHY dalam siaran pers, Jumat (13/10/2023).

Baca juga: AHY Sebut Pertemuan SBY dan Jokowi Tak Bahas Jatah Menteri

"Bahwa ada baiknya kalau Partai Demokrat yang kini sudah bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ini bergabung dengan koalisi pemerintahan, toh Demokrat sudah di sini," imbuh dia.

Kendati demikian, AHY menegaskan bahwa keputusan memasukkan atau tidak memasukkan Demokrat ke dalam kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

"Kita sangat paham, kita ini mengerti etika dan juga mengerti aturan. Kalau urusan bicara kabinet koalisi pemerintahan, ya tentu semua itu menjadi hak prerogatif dari Presiden," ujar AHY.

AHY pun membantah ada pembicaraan soal jatah menteri bagi Demokrat ketika Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pekan lalu.

Baca juga: AHY Serahkan Keputusan Cawapres Ditangan Prabowo

AHY juga membantah kabar yang menyebut ada tukar guling berupa kursi menteri atas dukungan Partai Demokrat kepada sosok calon wakil presiden tertentu.

"Yang pasti tidak benar jika ada informasi yang beredar kalau pertemuan itu berbicara tentang semacam tukar guling. Bahwa jika kita mendukung cawapres tertentu, maka Demokrat akan mendapat jatah menteri. Tidak benar 100 persen, tidak ada pembicaraan terkait itu," kata AHY.

Ia menjelaskan, pertemuan antara SBY dan Jokowi didorong oleh pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju yang umumnya merupakan partai pendukung pemerintah Jokowi.

Oleh karena itu, menurut AHY, pertemuan antara SBY dan Jokowi merupakan hal yang positif.

"Apalagi kita tahu, mungkin terakhir one-on-one pertemuan seperti itu empat tahunan yang lalu. Tentu selain membahas situasi negeri terkini juga membahas terkait dengan Pemilu 2024," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Nasional
Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Nasional
Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Nasional
Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Nasional
Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Nasional
Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Nasional
Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Nasional
Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Nasional
Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Nasional
Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Nasional
Ada 'Backlog' Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Ada "Backlog" Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Nasional
Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Nasional
Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Nasional
Ridwan Kamil Klaim Pasti Maju Pilkada, Kepastiannya Juli

Ridwan Kamil Klaim Pasti Maju Pilkada, Kepastiannya Juli

Nasional
KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com