Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu RI: Ada 143 WNI di Wilayah Konflik Israel-Palestina

Kompas.com - 13/10/2023, 14:11 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mencatat, ada 143 warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini tinggal di wilayah konflik Israel-Palestina.

Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI Judha Nugraha mengatakan, data terbaru itu dihimpun per Kamis (12/10/2023).

“Ada 10 WNI yang tinggal menetap di Gaza, 39 menetap di tepi barat dan sekitarnya, termasuk juga di Yerusalem. Kemudian 94 pelajar di wilayah Sapir. Jadi total ada 143 WNI kita yang menetap,” kata Judha saat konferensi pers di Kantor Kemenlu, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2023).

Baca juga: Merunut Sejarah, Tokoh, dan Kepemimpinan Hamas di Palestina

Dari jumlah tersebut, empat orang di antaranya hendak dievakuasi.

Namun, Judha tidak menampik bahwa kondisi di lapangan membuat Pemerintah Indonesia urung melakukan evakuasi.

“Jadi kita tidak hanya menyusun satu skenario saja karena situasi di lapangan sangat sulit,” tutur Judha.

“Belajar dari evakuasi-evakuasi lainnya, berbagai macam opsi kita buka, nanti dalam pelaksanaannya tergantung mana yang lebih baik,” kata dia.


Konflik Israel dan kelompok Hamas Palestina memanas belakangan ini. Serangan yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Jalur Gaza telah berlangsung hampir sepekan sejak Sabtu (7/10/2023).

Baca juga: Pemerintah Diminta Desak DK-PBB Turun Tangan Atasi Perang Israel-Palestina

Aksi itu merupakan respons atas serangan ratusan milisi Hamas ke wilayah bagian selatan Israel.

Korban jiwa dari kedua pihak telah mencapai lebih dari 2.500 orang.

Kini, Jalur Gaza berada dalam "pengepungan total" oleh militer Israel. Mereka memutus aliran listrik serta memblokade bantuan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com