Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Raih Suara Tertinggi pada Pemilihan Anggota Dewan HAM PBB 2024-2026

Kompas.com - 12/10/2023, 12:08 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) periode 2024-2026 setelah mengantongi perolehan suara tertinggi saat pemungutan suara.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, keterpilihan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB kali ini merupakan keterpilihan yang keenam kalinya.

"Terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM yang ke-enam kalinya, dan kali ini memperoleh suara terbanyak, merupakan wujud trust yang diberikan bagi Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan perlindungan HAM," ujar Retno dilansir siaran pers Kemenlu pada Kamis (12/10/2023).

Baca juga: Konflik Tak Kunjung Mereda, Palestina Desak PBB Gelar Sidang Darurat

Ia menjelaskan, pemungutan suara untuk pemilihan anggota Dewan HAM PBB berlangsung di General Assembly Hall, Markas Besar PBB, New York, pada 10 Oktober 2023.

Namun, pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB sudah berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu.

"Pendekatan kepada negara anggota terus dilakukan. Saya juga menggunakan keberadaan saya di Sidang Majelis Umum PBB bulan September yang lalu untuk terus melakukan pendekatan kepada para mitra kita," ungkap Retno.

"Pak Wamenlu dalam beberapa hari ini, juga berada di New York untuk menebalkan pendekatan Indonesia menjelang pemilihan. Para diplomat kita juga terus bekerja agar pencalonan dapat berhasil dengan baik," jelasnya.

Baca juga: Kritik Peran PBB di Konflik Palestina-Israel, Muhammadiyah: Fungsi PBB Seperti Impotensi

Dalam pemungutan suara tersebut, Indonesia berhasil memperoleh 186 suara dari total 192 suara.

"Dari wilayah Asia Pasifik, dari wilayah kita, perolehan suara Indonesia – 186, Kuwait – 183, Jepang – 175, dan RRT – 154," ungkap Retno.

"Angka perolehan suara ini, juga merupakan suara tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang sejarah pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB," katanya.

Untuk diketahui, ini adalah kali keenam Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. Rincian keanggotaan sebelumnya yakni 2006 – 2007, 2007 – 2010, 2011 – 2014, 2015 – 2017, 2020 – 2022 dan yang sekarang ini adalah untuk periode 2024 – 2026.

Baca juga: Update Upaya Evakuasi WNI di Jalur Gaza, Kemenlu: Segera Dilakukan

"Bismillah, mudah-mudahan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2024-2026 dengan meraih suara terbanyak tidak saja bermanfaat bagi Indonesia, namun juga bagi upaya pemajuan dan pelindungan HAM dunia," tambah Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com