PP Muhammadiyah Beri Kelonggaran Kadernya untuk Berpolitik Praktis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan kelonggaran pada kader dan pengurusnya yang akan mengikuti kontestasi politik 2024, khususnya sebagai calon legislatif.

"Muhammadiyah periode ini memberikan kelonggaran, kalau sebelumnya, ketika pimpinan (pengurus) menjadi caleg, dia harus mundur dari posisinya, kalau sekarang ini enggak perlu," ujar Mu'ti saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).

Mu'ti mengatakan, saat ini kader yang menjadi pengurus Muhammadiyah dari tingkat pusat sampai wilayah hanya perlu nonaktif saat periode kampanye.

Baca juga: PP Muhammadiyah Desak PBB Ambil Langkah Konkret Hentikan Perang Hamas-Israel

Setelah resmi terpilih, mereka akan dipertimbangkan untuk mundur dari jabatan di kepengurusan Muhammadiyah atau tidak. 

"Ini bagian dari dukungan Muhammadiyah kepada para kader yang berjuang untuk membangun bangsa dan negara melalui jalur eksekutif dan legislatif," ujar dia.

Mu'ti mengatakan, dukungan Muhammadiyah terhadap para kadernya di ranah politik praktis bukan berarti PP Muhammadiyah mendukung partai politik tertentu.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Ketum PP Muhammadiyah Ingatkan Pengurus dan Kader Tak Terbawa Arus Politik Praktis

Ia mengatakan, kader Muhammadiyah tersebar di semua partai, sehingga dukungan ditujukan hanya untuk kader semata.

"Ya (dukungannya) untuk kader, itu yang memang kita berikan dukungan kan, soal pilihan partai saya kira semua kita berikan kebebasan jadi (maju dari) partai apa saja terserah," tutur Mu'ti.