Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Teken Kerja Sama dengan ITB

Kompas.com - 10/10/2023, 13:11 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) bersama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) berkomitmen meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam sektor KP.

Komitmen tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) bertajuk “Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka Pembangunan Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan”.

Adapun perjanjian tersebut ditandatangani oleh Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) I Nyoman Radiarta dengan Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB Irwan Meilano yang disaksikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono.

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan sinergi yang dibangun pihaknya untuk mendukung pengembangan SDM, terutama yang tengah menimba ilmu di satuan pendidikan (satdik) di bawah naungan BPPSDM KP.

Baca juga: Menteri KP Lepas 73 Lulusan Satdik KP untuk Kerja dan Magang ke Jepang hingga Taiwan

“Saya berharap kerja sama ini bukan hanya perihal keilmuan saja, tetapi dapat menyentuh sektor perindustrian,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (10/10/2023).

Trenggono juga berharap, ke depannya semakin banyak SDM yang siap berkontribusi terhadap kemajuan sektor KP nasional.

Sebab, menurutnya, keberadaan SDM yang kompeten akan memperkuat pelaksanaan program-program Kementerian KP berbasis ekonomi biru yang fokus pada tiga aspek, yakni ekologi, ekonomi, dan sosial.

Untuk diketahui, ruang lingkup PKS sendiri meliputi beberapa hal, yaitu peningkatan kapasitas SDM, pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan pemanfaatan sarana prasarana (sarpras), serta berbagi pakai informasi.

Baca juga: Percepat Penurunan Stunting, Sarpras Air Bersih dan Sanitasi Berbiaya Rp 1,047 Triliun Digenjot

Ruang lingkup tersebut secara keseluruhan terlaksana melalui kegiatan program pendidikan Sarjana (S1) dan Magister (S2) dalam jangka waktu empat tahun. Regulasi ini terhitung sejak tanggal penandatanganan PKS oleh para pihak dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan bersama.

Sinergi Kementerian KP dengan perguruan tinggi 

Pada kesempatan yang sama, Kepala BRSDM KP I Nyoman Radiarta menyampaikan, perjanjian kerja sama ITB dengan BPPSDM KP tak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang KP, tetapi juga merupakan sinergi yang dibangun Kementerian KP dengan perguruan tinggi di Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian KP juga telah menjalin kerja sama ataupun bermitra dengan sejumlah kampus lainnya, baik dalam maupun luar negeri.

Sementara itu, Dekan FITB ITB Irwan Meilano mengatakan bahwa program pendidikan yang dimiliki pihaknya cukup lengkap, hingga program S3.

Baca juga: Beasiswa S2-S3 Stanford University 2023, Kuliah Gratis dan Tunjangan

Nantinya, kata dia, dalam pelaksanaan proses pembelajaran akan disesuaikan dengan tempat yang disepakati dalam kerja sama kemitraan tersebut.

“Lokasi perkuliahan sesuai dengan yang disepakati. Sebagai ilustrasi, fakultas kami saat ini salah satunya bermitra dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kantor Kementerian ATR/BPN terdapat di seluruh Indonesia. Jadi, bila berlokasi di Lampung, tetap masuk dalam skup, begitu juga dengan kerja sama kali ini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, BPPSDM KP memiliki 11 satdik tinggi dengan 15 kampus. Seluruhnya tersebar dari Aceh hingga Papua, dengan rincian pendidikan vokasi Diploma I (D1), Diploma III (D3), Diploma IV (D4), dan Magister (S2) Terapan.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com