Dugaan Suplai Senjata dari 3 BUMN ke Junta Militer di Tengah Upaya Indonesia Atasi Konflik Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meliputi PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia, dilaporkan menyuplai senjata untuk junta Militer Myanmar.

Laporan ini disampaikan oleh para penggiat HAM melalui kuasa hukumnya, Feri Amsari, kepada Komnas HAM pada awal pekan ini.

Organisasi yang mengajukan pengaduan tersebut mencakup dua organisasi Myanmar, yaitu Chin Human Rights Organisation dan Myanmar Accountability Project, serta mantan jaksa agung dan aktivis HAM Indonesia Marzuki Darusman.

Dalam pengaduannya, mereka menuduh tiga BUMN yang merupakan produsen senjata telah memasok peralatan ke Myanmar melalui perusahaan Myanmar bernama True North. Menurut mereka, perusahaan ini dimiliki oleh putra seorang menteri di Myanmar.

Para aktivis mengatakan Myanmar telah membeli berbagai barang dari perusahaan tersebut, termasuk pistol, senapan serbu, dan kendaraan tempur.

Baca juga: Wakil Menteri Mengaku Tidak Tahu Ada BUMN Jual Senjata ke Myanmar

Laporan dari para pengiat HAM ini lantas dibenarkan oleh Komnas HAM sebagai institusi yang menerima pengaduan.

"Baru terima kemarin sore," ujar Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (4/10/2023).

Kontradiktif

Suplai amunisi kepada junta militer Myanmar menjadi kontradiktif di tengah upaya pemerintah Indonesia bersama negara Blok Asia Tenggara (ASEAN) menekankan perdamaian atas konflik di negara tersebut.

Diketahui, Myanmar saat ini berada dalam pimpinan junta militer usai mengkudeta pemerintahan resmi yang berlandaskan demokrasi pada 1 Februari 2021.

Dalam melancarkan aksinya, junta militer menculik Presiden Myanmar Win Myint hingga penasihat negara sekaligus ketua Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) Aung San Suu Kyi. Junta juga menggunakan kekerasan untuk melawan warga.

ASEAN dalam beberapa kesempatan menyatakan, kekerasan hanya akan menimbulkan lebih banyak korban sipil.

Untuk membantu penyelesaian konflik, ASEAN bahkan menyepakati Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus/5PC) untuk diadopsi.

Baca juga: Komnas HAM Diminta Selidiki 3 BUMN Diduga Jual Senjata ke Junta Militer Myanmar

5PC terdiri dari menghentikan kekerasan, menjalin dialog konstruktif untuk mencapai solusi damai, dan menunjuk urusan khusus ASEAN untuk Myanmar demi memfasilitasi proses dialog.

Kemudian, menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar oleh ASEAN, hingga mengirim utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu semua pihak yang terlibat.

Indonesia menjadi salah satu negara ASEAN yang teguh atas mandat tersebut. Indonesia diketahui bahkan tidak hadir dalam pertemuan informal yang dilaksanakan Thailand beberapa waktu lalu dengan junta militer karena dianggap tidak sesuai dengan 5PC.