Mau Didisiplinkan PKB, Menag Yaqut: Siapa yang Berhak? Kalau Kiai, Saya Taat

Politisi yang akrab disapa Gus Jazil itu meminta agar Menag Yaqut untuk berhati-hati dalam membuat pernyataan.

Apalagi, Yaqut merupakan pejabat publik dan merupakan pembantu Presiden Jokowi yang memperoleh gaji dari rakyat dan seharusnya menciptakan keharmonisan jelang Pemilu 2024 ini.

"Hati-hati menjaga mulutnya. Karena apa karena ini pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement statement yang nggak perlu," kata Gus Jazil.

Dia juga mengatakan, apa yang diungkapkan oleh Menag Yaqut ini telah mengesampingkan apa yang sejatinya diserukan oleh Presiden Jokowi.

Kata dia, Presiden Jokowi sudah kerap menyerukan politik sejuk dan damai, jangan sampai justru dirusak oleh pernyataan seorang menterinya.

"Apalagi menjadi pembantu presiden. Presiden sudah bolak balik bilang kita jaga persatuan, jangan ada politik pecah belah, jangan bikin hoaks, ini hoaks kok dari negara, ini hoaks kok mulai dari menteri agama yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap kerukunan umat beragama. Saya pikir itu tidak pantas," tukas dia.

Sementara itu, Bacawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin hanya tersenyum merespons pernyataan Yaqut Cholil Qoumas.

"Ah itu omongan buzzer, hahahahahaha," ujar Cak Imin.

Menag Yaqut sebelumnya mengingatkan umat Buddha agar melihat rekam jejak calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.

Yaqut mengingatkan jangan memilih pemimpin secara asal-asalan.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Menag Yaqut Minta Agama Tak Ditunggangi Aktor-aktor Poltik

Hal itu disampaikan Yaqut dalam sambutannya saat menghadiri acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah.

Yaqut mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik.

Yaqut lalu mengungkit Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 serta Pemilu 2014 dan 2019 yang menggunakan agama untuk kepentingan politik.

"Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik, kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta, kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan," kata Yaqut.