Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Sebut Orang Luar Tak Bisa Jadi Ketum, PSI: Itu Kan Internalnya PDI-P, Masing-masing

Kompas.com - 02/10/2023, 17:22 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie tak merasa tersinggung terhadap pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P, Minggu (1/1/2023), Megawati menyinggung soal orang baru yang tak mungkin bisa menjadi ketua umum partai banteng.

“Itu kan internalnya PDI-P, masing-masing, kami hormati,” ucap Grace di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Senin (2/10/2023).

Baca juga: Megawati: Enggak Mungkin Orang Lain Tiba-tiba Jadi Ketum di PDI-P

Baginya, semua partai politik (parpol) punya aturan organisasinya sendiri.

“Semua partai kan punya mekanisme, punya culture sendiri, punya nilai-nilai sendiri, jadi ya enggak masalah begitu,” ucap dia.

Grace mengungkapkan, PSI tengah mempersiapkan undangan untuk meminta pertemuan Kaesang dengan Megawati.

Namun, Grace menyerahkan mekanisme sepenuhnya di tangan PDI-P, apakah mau menerima atau tidak permintaan pertemuan tersebut.


Ia juga menekankan bahwa PSI belum menentukan batas waktu pengambilan keputusan dukungan untuk bakal calon presiden (bacapres) tertentu.

“Itu enggak ada deadline sebenarnya, karena kami kan partai pendukung bukan partai pengusung,” kata dia.

Baca juga: Kaesang Tak Kunjung Pakai Baju PSI, Apa Alasannya?

Sebelumnya, Megawati menyatakan proses kaderisasi harus berjalan di internal PDI-P sebelum seseorang menjadi ketua umum.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menganggap pernyataan itu merupakan sinyal kekecewaan Megawati karena Kaesang lebih memilih bergabung dengan PSI ketimbang PDI-P.

Padahal, ayahnya, Presiden Joko Widodo, kakak sulung dan kakak iparnya Gibran Rakabuming Raka serta Bobby Nasution merupakan kader PDI-P.

Baru gabung PSI, Kaesang langsung ditunjuk sebagai Ketua Umum. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Gibran Minta Maaf Salah Sebut Asam Folat | Pimpinan Yakin Ada Oknum yang Main Perkara di KPK

[POPULER NASIONAL] Gibran Minta Maaf Salah Sebut Asam Folat | Pimpinan Yakin Ada Oknum yang Main Perkara di KPK

Nasional
Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Nasional
Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Nasional
Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Nasional
Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Nasional
KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

Nasional
Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Nasional
Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Nasional
Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com