Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Sebut Ganti Pemimpin Ganti Kebijakan Bikin Amburadul

Kompas.com - 01/10/2023, 15:20 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan, perubahan kebijakan yang sering terjadi ketika pergantian kepemimpinan membuat tata pemerintahan menjadi amburadul.

Hal ini ia sampaikan saat berpidato dalam acara penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P di Jakarta International Expo, Minggu (1/10/2023).

"Ini sekarang kan amburadulnya, itu Bapak Azwar Anas (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), apa, ganti pemimpin diubah dengan enaknya, bagi saya coba, apa enggak pusing ya. Saya pusing lho, itu tata pemerintahan Republik Indonesia," kata Megawati, Minggu siang.

Baca juga: Heran Dikritik karena Sebut Jokowi Petugas Partai, Megawati: Saya Pun Petugas Partai

Ia mengakui visi misi seorang presiden hingga kepala desa tentu berbeda-beda karena aspek lingkup pemerintahan dan daerah yang mereka tangani.

Namun demikian, Megawati menilai bahwa kebiasaan tersebut harus dikoreksi dengan menetapkan sebuah visi misi yang berlaku secara jangka panjang.

"Yang harus kita bikin adalah sebuah perjalanan konsep Indonesia raya ke depan itu adalah dengan sebuah visi misi ataupun apa pun namanya, itu akan merupakan jangka panjang Sehingga siapa pun pemimpin akan datang, dia harus menjalankan hal itu," ujar dia.

Baca juga: Hasil Rakernas, PDI-P Serahkan Pengumuman Cawapres Ganjar ke Megawati

Presiden kelima Republik Indonesia itu yakin, cita-cita mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur dapat terwujud bila hal itu dilakukan.

"Yang diinginkan oleh bapak bangsa Bung Karno, yang namanya keadilan dan yang namanya Indonesia itu bisa berkeadilan dan makmur, itu bukan angan-angan, bukan ilusi, itu adalah sebuah kebenaran, kecuali tidak dilakukan oleh kalian," kata Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com