Aksi Buruh Digelar 2 Oktober di MK, Minta Hakim Batalkan Omnibus Law

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Buruh bersama sejumlah massa dari konfederasi serikat buruh akan menggelar aksi di sekitar Gedung Mahkamah Kontitusi (MK) pada Senin (2/10/2023).

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi tersebut digelar bertepatan dengan pembacaan putusan MK tentang Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Tanggal 2 Oktober 2023 akan ada pembacaan keputusan judicial review uji formil Omnisbus Law Undang-undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 maka Partai Buruh dan KSPI dan elemen-elemen (buruh) akan aksi besar-besaran di Gedung MK dan serempak di seluruh Indonesia,” kata Iqbal dalam konferensi pers, Sabtu (30/9/2023).

Menurut Iqbal, aksi massa di MK akan dihadiri puluhan ribu buruh untuk memastikan gugatan mereka soal Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dikabulkan.

Baca juga: Soal Tudingan Obok-obok Serikat Pekerja, Sudirman Said: Kami Tak Ingin Ganggu Kedaulatan Partai Buruh

Selain itu, menurut Iqbal, aksi serempak juga digelar di berbagai daerah seperti Serang Banten, Semarang, Surabaya, Bandung, Batam, Aceh, Medan, Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Ternate, Ambon, Jayapura, Makasar, Manado, dan kota-kota industri lainnya.

Iqbal menjelaskan, para massa aksi akan menuntut agar hakim MK mencabut Omnisbus Law UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023.

“Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. MK harus memutuskan itu dinyatakan tidak berlaku atau inkonstitusiinal di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ungkap Iqbal.

Selain itu, para massa aksi juga akan meminta agar ada kenaikan upah tahun 2024 sebesar 15 persen.

Baca juga: Kubu Anies Santai Partai Buruh Eliminasi Dukungan

“Naikkan upah 2024 sebesar 15 persen. MK kalau nggak hati-hati kalau tidak memberikan rasa keadilan maka jalanan adalah cara kami mencari keadilan,” ungkap dia.

Dia menambahkan, jika gugatan para aksi buruh tersebut tidak dikabulkan, maka akan ada aksi besar yang berkelanjutan.

Iqbal pun berharap hakim MK bisa membuat keputusan yang tepat dan bijak pada 2 Oktober mendatang.

“Bisa jadi setiap minggu secara bergelombang di 38 provinsi di 300 lebih kabupaten kota khususnya kota-kota industri akan aksi terus bergelombang,” ucap dia.

Baca juga: MK Tak Terima Lagi Gugatan Presidential Threshold, Kali Ini dari Partai Buruh

Diberitakan sebelumnya, sejumlah pihak termasuk Partai Buruh dan konfederasi serikat buruh menggugat Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK).

Setidaknya MK menerima sebanyak empat perkara terkait uji formil Undang-Undang Cipta Kerja, yakni perkara nomor 40, 41, 46, dan 50/PUU-XXI/2023.

Partai Buruh diwakili oleh ketua umum Said Iqbal dan sekretaris jenderal Ferri Nuzarli tercatat sebagai pemohon pada perkara 50.

Perkara nomor 40 diajukan oleh Federasi SP KEP SPSI, Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (PPMI ’98), Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP).

Selain itu, Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (FSP PAR), Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI), dan Serikat Pekerja Aqua Group (SPAG) serta perorangan Laksono Widodo dan Kurniadi.

Perkara nomor 41 dilayangkan perorangan oleh Elly Rosita Silaban dan Dedi Hardianto. Perkara nomor 46 dimohonkan tiga orang, Agus Ruli Ardiansyah, Mansuetus Alsy Hanu, dan Dewi Kartika.

Dilansir dalam laman MK, salah satu perkara tercatat dengan Nomor 40/PUU-XXI/2023 menilai UU Cipta Kerja cacat secara formil.

Selain itu, berlakunya Pasal 81 UU Cipta Kerja menjadi penyebab terjadinya kerugian yang dapat berakibat hilangnya pekerjaan.

Secara substansi UU Cipta Kerja juga dinilai para pemohon telah banyak merugikan pekerja dengan penerapan regulasi Cipta Kerja yang mempermudah mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kemudian, mereka menilai ada perubahan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal UU Cipta Kerja telah mendegradasi perlindungan yang seharusnya diberikan negara kepada pekerja yang sebelumnya telah diatur lebih baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.