Konflik Agraria Era Jokowi, KPA: 29 Warga Tewas Perjuangkan Hak atas Tanah

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, ada 2.710 kejadian berkaitan dengan konflik agraria dalam kurun 2015-2022 atau hampir 9 tahun pemerintahan Joko Widodo efektif berjalan.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan, konflik agraria ini meletus di banyak wilayah di Tanah Air, berdampak kepada 5,8 juta hektare tanah yang menjadi sumber penghidupan sekitar 1,7 juta keluarga.

"Sementara itu, ada 1.687.000 hektare lebih wilayah konflik agraria struktural yang telah ditempati, dijaga, dan diperjuangkan anggota KPA di berbagai daerah yang terus-menerus dijaga dan dipertahankan dari berbagai ancaman perampasan dan penggusuran oleh badan-badan swasta dan negara serta proyek-proyek pembangunan yang bersifat antireforma agraria," jelas Dewi dalam diskusi peringatan Hari Tani 2023 yang diselenggarakan KPA secara virtual, Minggu (24/9/2023).

Baca juga: KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi Lapar Tanah, Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

KPA mencatat, selama kurun waktu yang sama, sedikitnya 1.615 warga ditangkap polisi dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

"Sebanyak 77 orang menjadi korban penembakan sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria," kata Dewi.

Hasil dari pendekatan represif ini, 842 warga diseret ke meja hijau.

Tidak berhenti di sana, konflik-konflik agraria yang meletus di era Jokowi juga memakan korban nyawa.

"Ada 29 orang harus kehilangan nyawa di wilayah-wilayah konflik agraria karena mempertahankan hak-haknya," ucap Dewi.

Baca juga: Ganjar Bicara Banyak Hal di Hadapan Mahasiswa, Mulai dari Konflik Agraria hingga Petugas Partai

Ia menambahkan, konflik agraria ini terus berlangsung di seluruh sektor perkebunan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan properti, hingga kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sebagian di antaranya dipicu oleh proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap "lapar tanah" dan bermuara pada liberalisasi sektor industri, mengorbankan warga.

PSN itu banyak berlangsung dengan pendekatan domain verklaring yang kira-kira berprinsip, jika seseorang tak dapat membuktikan bahwa tanahnya merupakan miliknya, maka tanah itu tanah negara yang ia tak berhak duduki.

Prinsip ini bermasalah karena mengabaikan hak ulayat masyarakat atas tanah yang sudah dibuka, diusahakan, dan dimukimi dari generasi ke generasi.

Akibatnya, KPA mencatat, PSN-PSN era Jokowi sudah memicu sedikitnya 73 konflik agraria selama tiga tahun belakangan.

Baca juga: Sepanjang 2023, Komnas HAM Terima 692 Aduan Konflik Agraria

Dewi tak sependapat bahwa PSN ini akan membawa kemakmuran untuk masyarakat sekitar yang tergusur.

"Perampasan tanah rakyat di pedesaan telah mengakibatkan masyarakat pedesaan terlempar menjadi tenaga kerja upah murah, pekerja informal, migrasi ke kota dan ke luar negara," kata dia.

KPA pun menyoroti kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan reforma agraria.

Menurut Dewi, kinerja buruk ini membuat masalah-masalah agraria selama 9 tahun rezim Jokowi tak pernah teratasi dengan baik.