Kepentingan Koalisi Vs Gagasan Capres: Siapa Penentu Masa Depan Indonesia?

PERTEMUAN baru-baru ini di Universitas Gadjah Mada, yang menghadirkan bakal calon presiden potensial Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto tampaknya merupakan ciri khas dari keterlibatan demokratis.

Acara-acara seperti ini sangat penting, terutama bagi negara demokrasi muda seperti Indonesia, untuk mendorong perdebatan intelektual dan mendorong partisipasi masyarakat.

Namun, pertanyaan yang lebih mendalam tetap berlaku: Apakah debat-debat ini benar-benar merupakan kompetisi gagasan yang otentik, atau hanya pertunjukan yang diorkestrasi koalisi-koalisi di belakang layar?

Selanjutnya, apa gunanya adu gagasan dari calon presiden jika yang akan menentukan masa depan Indonesia sejatinya adalah pertarungan kepentingan dari koalisi di belakang mereka?

Mari kita jujur: kerangka politik Indonesia berada dalam koalisi. Prinsip-prinsip dasar demokrasi - transparansi, representasi, dan akuntabilitas - sering kali dikalahkan oleh kepentingan strategis koalisi yang kuat.

Ketika seorang kandidat mengartikulasikan kebijakan, apakah itu merupakan visi tulusnya untuk bangsa, atau apakah itu merupakan politik balas budi untuk menenangkan para penguasa di belakangnya?

Meskipun struktur politik Indonesia memungkinkan demokrasi multi-partai, kemajemukan ini telah melahirkan sistem di mana tidak ada satu partai pun yang memiliki kekuatan absolut, dan koalisi tidak dapat dihindari. Dalam sistem ini, gagasan sering kali tidak mendapat tempat.

Ide memang memiliki kekuatan; tidak ada yang bisa membantahnya. Sebuah ide dapat mengubah arah sejarah.

Namun, dalam matriks politik Indonesia yang kompleks, gagasan lebih seperti chip dalam permainan rolet ideologis yang berisiko tinggi, yang dipertaruhkan oleh setiap koalisi untuk memaksimalkan peluang mereka dalam dominasi politik. Proses ini mengubah gagasan dari visi transformatif menjadi alat transaksional.

Para kandidat mungkin saja menawarkan kebijakan-kebijakan revolusioner dalam hal pengentasan kemiskinan atau reformasi pendidikan.

Namun, kenyataannya, gagasan-gagasan tersebut harus melewati rawa-rawa kepentingan koalisi untuk bisa mencapai titik terang.

Begitu menjabat, janji-janji luhur seorang kandidat sering kali berubah menjadi tarian antara mempertahankan integritas ideologis dan menenangkan koalisi pendukungnya yang memiliki kepentingan beragam dan terkadang saling bertolak belakang.

Tindakan penyeimbangan yang rumit ini biasanya mengorbankan para pemilih, yang menjadi korban dalam sistem yang menghargai konsolidasi kekuasaan daripada kesejahteraan nasional.

Ada baiknya kita mengeksplorasi budaya kompromi yang melingkupi politik Indonesia. Sekilas, kompromi tampaknya tidak berbahaya; kompromi adalah pelumas yang membuat mesin demokrasi yang beragam tetap berjalan.

Namun di Indonesia, kompromi telah dijadikan senjata. Kompromi telah menjadi alat yang digunakan oleh faksi-faksi berkuasa untuk melemahkan kebijakan-kebijakan transformatif untuk mempertahankan status quo mereka, yang sering kali mengarah pada hasil-hasil kebijakan yang lebih menguntungkan koalisi daripada negara.