Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dapat Data Intelijen soal Arah Parpol, Eks Kepala BAIS: Kok Diributkan? Cabai Keriting di Pasar Pun Kita Laporkan

Kompas.com - 22/09/2023, 11:19 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) periode 2011-2013 Laksdya (Purn) Soleman B Ponto mengaku heran kenapa publik mempersoalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memegang data intelijen mengenai arah partai politik (parpol).

Ponto mengatakan, hal sesimpel data mengenai cabai keriting di pasar pun dilaporkan oleh BAIS TNI.

Hal tersebut Ponto sampaikan dalam program Satu Meja Kompas TV, seperti dikutip pada Jumat (22/9/2023).

"Ya enggak tahu kenapa itu kok itu diributkan. Itu kan sudah dari dulu seperti itu. Sekarang coba, cabai keriting di seluruh pasar induk itu kita laporkan jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kan orang enggak tahu coba. Itu saja kita laporkan. Apalagi yang lain-lain," ujar Ponto.

Baca juga: Data Intelijen Jokowi, Kritik BRIN, dan Sinyal Kerenggangan dengan Megawati

Ponto menjelaskan, BAIS sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang intelijen pasti melaporkan segala sesuatu yang terjadi di Indonesia.

Dia menekankan tidak ada satupun kejadian di Indonesia yang luput dari intelijen. Ponto menegaskan arah parpol juga tercatat dalam laporan intelijen BAIS.

"Tidak ada satupun kejadian di negeri ini yang tidak dilihat, yang tidak dilaporkan, dan tidak ditulis. Semua tertulis. Tidak ada satupun," tuturnya.

Bahkan, Ponto yang menjabat sebagai Kepala BAIS sampai 2013 pun mengakui bahwa lembaga yang dia pimpin itu meneliti arah parpol menjelang Pemilu 2014.

Namun demikian, Ponto mengingatkan, tidak semua data intelijen dibutuhkan oleh pemimpin, dalam hal ini presiden.

Baca juga: BRIN Sebut Jokowi Melanggar Demokrasi Jika Parpol Jadi Target Intelijen

"Intelijen itu bagi seorang pemimpin, misalnya saya komandan, saya sudah punya namanya intelijen dasar itu 60 persen dari situasi yang akan dilihat. Sehingga saya akan cari hanya 40 persen dari intelijen itu. Saya akan keluarkan namanya UUK, unsur utama keterangan, yang untuk mendapatkan 40 persen itu," jelas Ponto.

"Jadi, kalaupun presiden mau ngomong itu, jangan salahkan itu data dari intelijen, enggak. 60 persen sudah ada di otak beliau. Sehingga hanya 40 persen yang masuk dari intelijen. Jadi, kalaupun kita kasih (data) yang banyak, tapi kalau itu tidak menarik perhatian beliau, tidak ada intelijen dasar di kepala beliau, itu enggak akan ada manfaat," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo mengaku telah mengetahui apa yang diinginkan oleh partai-partai politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini ia sampaikan di hadapan relawan pendukungnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023).

Baca juga: BRIN Sebut Relasi Presiden-Intelijen Masih Penuh Problematika

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, Sabtu, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.

Ia hanya menjelaskan bahwa informasi itu ia dapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com