Prabowo Sebut Berantas Korupsi Tak Bisa Hanya Lewat Hukuman Berat

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto menganjurkan supaya pemberantasan korupsi dilakukan tidak hanya dengan hukuman keras, tetapi juga dilakukan secara sistemik.

"Jadi kalau menurut saya cara mengatasi korupsi kita harus mulai dengan sistemik. Sistemnya dibuat," kata Prabowo dalam program Mata Najwa: 3 Bakal Capres Bicara Gagasan, yang dilaksanakan di Grha Saba Pramana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (19/9/2023).

Menurut Prabowo, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini sudah membuat jera.

Meski begitu, sejumlah kalangan menilai hukuman bagi koruptor masih kurang sehingga dinilai belum menimbulkan efek jera.

Baca juga: Prabowo Subianto Ingin Tingkatkan Jumlah Industri Untuk Buka Lapangan kerja

Akan tetapi, menurut Prabowo hukuman berat sekalipun belum tentu ditakuti oleh orang-orang yang nekat melakukan korupsi.

"Saya tahu maksud beberapa orang. Maunya kan hukuman mati seperti di Tiongkok. Ternyata orang kalau nekat ya nekat saja. Di Tiongkok, sudah ada hukuman mati masih ada korupsi yang besar-besaran di sana," ucap Prabowo.

Prabowo juga menyinggung soal kebijakan pemerintah yang menaikkan gaji penyelenggara negara sebesar 8 persen.

Baca juga: Prabowo Beri Nilai Tinggi Tentang Kebebasan Berpendapat dari 2 Bacapres Lain, Pakai Contoh soal Jokowi

Menurut Prabowo, negara sebenarnya masih mampu menaikkan gaji hampir semua pejabat yang punya wewenang menentukan secara signifikan.

Prabowo juga mengambil contoh kebijakan yang diterapkan di negara lain.

Menurut di beberapa negara-negara di Afrika, bagi pejabat-pejabat yang dinilai berhasil melaksanakan tugasnya dalam satu periode pemerintahan atau 5 tahun maka akan diganjar bonus yang cukup besar.

Baca juga: Harta Kekayaan Capai Rp 2 Triliun, Prabowo Subianto Mengaku Kadang Jual Aset

"Kemudian kalau kita lihat contoh di banyak negara, untuk pejabat-pejabat tertentu disiapkan rumah sakit, dia bisa berobat dengan baik, gratis. Disiapkan juga rumah, perumahan. Dia pensiun, dia bisa punya rumah sendiri. Kemudian anak-anaknya bisa sekolah asal memenuhi persyaratan akademis," ucap Prabowo.

"Jadi istilahnya dibagi kompensasi dalam bentuk pelayanan. Saya kira ini bisa banyak mengurangi korupsi," sambung Prabowo.