Prabowo, Erick, dan Zulhas Dampingi Jokowi Hadiri Konferensi Besar NU

JAKARTA, KOMPAS.com - Nahdlatul Ulama (NU) menggelar Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar, 18-20 September 2023.

Presiden Joko Widodo menghadiri acara pembukaan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al Hamid Putra, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (18/9/2023) itu.

Jokowi juga dijadwalkan memberi sambutan di sana.

Baca juga: Jalan Terjal Anies-Cak Imin Usai Deklarasi: Elektabilitas Tertinggal, Hadapi Resistensi PBNU

Pantauan Kompas.com, sejumlah politikus mendampingi kedatangan Jokowi, di antaranya Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Prabowo tampak mengenakan kemeja putih berkerah, sedangkan Erick tampak mengenakan kemeja koko warna putih. Sementara itu, Zulkifli Hasan berbatik.

Politikus PDI-P yang juga Menteri PAN-RB Azwar Anas serta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono turut hadir.

Dikutip situs resmi NU, Koordinator Komisi Rekomendasi Munas-Konbes NU 2023 Ulil Abshar Abdalla mengemukakan sejumlah rumusan untuk memutuskan rekomendasi dalam forum permusyawaratan tertinggi NU setelah Muktamar itu.

Baca juga: Ketum PBNU Minta Aktor Politik Tak Manuver untuk Menakut-nakuti Jelang Pemilu 2024

Pertama, soal ke-NU-an serta kehidupan berbangsa dan bernegara menjelang Pemilu 2024. Kedua, isu-isu domestik atau persoalan di dalam negeri. Ketiga, berkaitan dengan masalah-masalah global.

Kemudian, rekomendasi yang bersifat eksternal ini juga dirumuskan dengan melihat berbagai permasalahan nasional di dalam negeri.

Ulil menyebutkan, sejumlah isu yang menjadi landasan untuk memutuskan rekomendasi.

Salah satu yang disorot adalah soal perampasan tanah rakyat oleh negara yang tengah menjadi masalah di Rempang, Pulau Batam, Kepulauan Riau.

Panduan untuk memutuskan rekomendasi terkait perampasan tanah rakyat ini adalah keputusan Muktamar Ke-34 NU di Lampung.

"Kita sudah punya keputusan di Muktamar Lampung terkait perampasan tanah oleh negara atau korporasi. Putusan muktamar sebagai panduan untuk menyikapi masalah Rempang dan serupa, yaitu perampasan tanah warga atau korporasi untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan kemaslahatan rakyat," kata Ulil.

Permasalahan dalam negeri yang berskala nasional lainnya adalah tentang polarisasi masyarakat dalam penggunaan media sosial, dan pengelolaan lingkungan atau yang terkait sumber daya alam.