Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekan Depan, Majelis Tinggi Demokrat Gelar Rapat Tentukan Arah Koalisi

Kompas.com - 15/09/2023, 15:08 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkapkan pihaknya bakal menggelar rapat untuk menentukan arah koalisi pekan depan.

Ia menekankan bahwa saat ini Demokrat masih belum memberikan keputusan untuk berlabuh ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) atau poros pengusung Ganjar Pranowo.

“Dalam beberapa hari ke depan ini majelis tinggi partai akan rapat dan menentukan sikap,” kata Syarief Hasan pada Kompas.com, Jumat (15/9/2023).

“Ya mudah-mudahan minggu depan ya,” ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Kerja Sama Politik PDI-P Bukan untuk Berkuasa, Hasto: Kami Percaya Demokrat Juga Begitu

Ia lantas mengatakan, komunikasi Demokrat dengan KIM maupun PDI-P sebagai motor koalisi pengusung Ganjar masih terus berjalan.

Namun, Syarief Hasan mengungkapkan, Demokrat ingin bergabung ke koalisi yang tidak memberikan syarat tertentu.

“Komunikasi dengan PDI-P sih teman-teman pengurus PDI-P memang lumayan bagus ya. Tetapi, kita tidak ingin adanya persyaratan gitu,” katanya.

Ia lantas menyinggung pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bisa terjadi jika Demokrat memutuskan lebih dulu untuk mendukung Ganjar sebagai bakal capres.

Baca juga: Buka Pintu untuk Demokrat, PDI-P: Bu Mega Tak Pernah Bilang Pak SBY Musuh Saya

Namun, menurut Syarief, Demokrat ingin SBY dan Megawati bertemu lebih dulu sebelum memutuskan bergabung.

“Iya pimpinan partai kalau menentukan kebijakan ke depan di Partai Demokrat kan majelis tinggi partai. Sementara, di kubu PDI-P kan Ibu Megawati. Jadi harus ada komunikasi dulu,” ujarnya.

Sebelumnya, Hasto juga mengingatkan bahwa PDI-P membangun kerja sama politik bukan untuk berkuasa.

"Maka kami juga memberikan penjelasan bahwa bekerja sama dengan PDI Perjuangan, Pak Ganjar Pranowo bukan ingin berkuasa, tetapi tuanku adalah rakyat," kata Hasto ditemui di Kantor DPD PDI-P Provinsi Banten, Minggu (10/9/2023).

"Jadi berbeda dengan yang di sana. Jadi, ini yang mendasari sehingga komitmen terhadap bangsa dan negara ini harus dikedepankan. Dan kami percaya bahwa Demokrat juga mengedepankan hal itu," ujarnya lagi.

Baca juga: Demokrat Akui Sulit Bentuk Poros Baru Jelang Pendaftaran Capres-Cawapres

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Selain Demo Menolak Tapera di Istana Negara, Buruh Juga Tolak 4 Hal Ini

Selain Demo Menolak Tapera di Istana Negara, Buruh Juga Tolak 4 Hal Ini

Nasional
Pakar Sebut Putusan MA Seperti 'Remake' Film Putusan MK yang Buka Jalan bagi Anak Jokowi

Pakar Sebut Putusan MA Seperti "Remake" Film Putusan MK yang Buka Jalan bagi Anak Jokowi

Nasional
Rampungkan 'Groundbreaking' Tahap VI, Otorita IKN Klaim Investasi Terus Berlanjut

Rampungkan "Groundbreaking" Tahap VI, Otorita IKN Klaim Investasi Terus Berlanjut

Nasional
Upaya Bela Diri Anak Eks Mentan SYL Saat Bersaksi di Sidang Ayahnya

Upaya Bela Diri Anak Eks Mentan SYL Saat Bersaksi di Sidang Ayahnya

Nasional
DKPP Gelar Sidang Lanjutan Dugaan Asusila Ketua KPU

DKPP Gelar Sidang Lanjutan Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Putar Balik Amien Rais: Dari Usulkan Pilpres Langsung, Kini Dukung Dikembalikan ke MPR

Putar Balik Amien Rais: Dari Usulkan Pilpres Langsung, Kini Dukung Dikembalikan ke MPR

Nasional
MK Bacakan Putusan Sengketa Pileg 2024 mulai Kamis Hari Ini

MK Bacakan Putusan Sengketa Pileg 2024 mulai Kamis Hari Ini

Nasional
Usai Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi Tak Khawatir, Luhut Ungkap Kekesalan

Usai Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi Tak Khawatir, Luhut Ungkap Kekesalan

Nasional
UU KIA, Kantor Wajib Sesuaikan Jam Kerja sampai Capaian Kinerja Ibu Melahirkan

UU KIA, Kantor Wajib Sesuaikan Jam Kerja sampai Capaian Kinerja Ibu Melahirkan

Nasional
UU KIA, Tempat Kerja Wajib Sediakan Ruang Laktasi sampai Penitipan Anak

UU KIA, Tempat Kerja Wajib Sediakan Ruang Laktasi sampai Penitipan Anak

Nasional
Dewas Keluhkan Pimpinan KPK Kerap Komentari Perkara Etik, Sebut Tak Elok

Dewas Keluhkan Pimpinan KPK Kerap Komentari Perkara Etik, Sebut Tak Elok

Nasional
Harap Prabowo Perbaiki Hukum, Mahfud: Kalau Tidak, Berlaku Hukum Rimba

Harap Prabowo Perbaiki Hukum, Mahfud: Kalau Tidak, Berlaku Hukum Rimba

Nasional
Tak Percaya Jokowi Tidak Setuju Kaesang Maju Pilkada, Mahfud: Dulu Juga Bilang Begitu...

Tak Percaya Jokowi Tidak Setuju Kaesang Maju Pilkada, Mahfud: Dulu Juga Bilang Begitu...

Nasional
Kata Kejagung soal 'Drone' Ditembak Jatuh Usai Lintasi Kantor Jampidsus

Kata Kejagung soal "Drone" Ditembak Jatuh Usai Lintasi Kantor Jampidsus

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hasto Dibelit 2 Perkara Hukum | UU KIA dan Angin Segar Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan

[POPULER NASIONAL] Hasto Dibelit 2 Perkara Hukum | UU KIA dan Angin Segar Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com