Tito Perintahkan Irjen Kemendagri Cek Anggaran Atasi Kemiskinan Ekstrem Garut yang Ganjil

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian meminta Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir untuk langsung terjun ke Garut, Jawa Barat.

Tito meminta Tomsi menindaklanjuti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait keganjilan perencanaan anggaran belanja untuk kemiskinan ekstrem di Garut.

Salah satunya adalah adanya anggaran perjalanan dinas ke luar negeri sebesar Rp 784 juta untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Garut. Sementara pada saat yang bersamaan, tidak ada anggaran bantuan sosial (bansos) individu.

Baca juga: Pemkab Garut Anggarkan Dinas Luar Negeri Rp 784 Juta untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem, KPK: Urusannya Apa?

“Nanti saya akan minta Pak Irjen untuk turun ke Garut, temuan dari Pak KPK tadi,” kata Tito saat ditemui awak media di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Tito mengaku tidak mengetahui seperti apa detail perencanaan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut.

Namun, ia menekankan, perencanaan anggaran oleh pemerintah daerah (pemda) yang tidak beres harus dicek. Tujuannya, agar tidak terdapat program-program yang tidak diperlukan.

Terkait temuan KPK itu, TIto menduga perencanaan anggaran Pemkab Garut ganjil.

Baca juga: KPK Sebut Pemkab Garut-Cirebon Tak Anggarkan Bansos Individu, tapi Ada Perjalanan Dinas hingga Miliaran Rupiah

“Itu berarti perencanaannya enggak beres nih,” ujar Tito.

Tito menekankan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mesti masuk lebih dalam dan memantau berbagai perencanaan instansi pemerintah tempat mereka bertugas.

Menurut Tito, APIP memiliki fungsi strategis untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh instansi atau kepala daerah terkait.

Mereka diharapkan tidak hanya mengaudit masalah pidana di instansi terkait, melainkan seperti mutasi, perilaku anggota, hingga efisiensi anggaran.

Baca juga: Kendalikan Inflasi, Mendagri Imbau Daerah Kampanyekan Gerakan Stop Boros Pangan

“Salah satu upaya dari pencegahan itu adalah dengan memperkuat APIP-APIP ini, sehingga tidak terjadi masalah hukum,” kata Tito.

“Prinsipnya bagaimana kita memperkuat pencegahan,” lanjutnya.

Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi KPK Pahala Nainggolan mengungkap rencana belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut yang ganjil.

Rencana belanja itu tertuang dalam komponen belanja untuk mengatasi kemiskinan ekstrem pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

Baca juga: Mendagri Sudah Tetapkan Nama Pj Bupati Tangerang