Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akun YouTube DPR Diretas Sinyal Persaingan Judi "Online" dan Peretas

Kompas.com - 08/09/2023, 10:58 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi peretasan terhadap akun YouTube DPR-RI disebut memperlihatkan pola yang dilakukan pelaku sudah bergeser.

Pemerintah dan masyarakat juga diminta jangan lengah dan tetap waspada soal keamanan siber karena para sindikat judi online juga mempekerjakan peretas buat melindungi kepentingan mereka.

Menurut Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha, kesadaran terhadap keamanan siber dari pengelola situs dan media sosial pemerintah dan lembaga atau institusi harus diperkuat.

Pratama mengatakan, pola peretasan saat ini sudah mulai bergeser. Sebab sebelumnya peretas melakukan aksinya untuk mendapatkan ketenaran, saat ini pelaku melakukan aksinya untuk alasan finansial.

"Karena banyak sekali bandar judi online yang mempekerjakan peretas top dunia untuk mengamankan platform situs judi online mereka, serta meretas situs serta sosial media untuk dijadikan landing page serta mempromosikan situs judi online mereka," kata Pratama dalam keterangannya seperti dikutip pada Kamis (7/9/2023).

Baca juga: Soal Peretasan Akun YouTube DPR, BSSN Koordinasi dengan Bareskrim

Dosen tetap Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) itu mengatakan, karena ketatnya persaingan maka para peretas juga akan semakin berusaha keras menembus pertahanan keamanan situs serta media sosial yang ditargetkan.

Sebab menurut Pratama, jika peretas berhasil menguasai kerangka akun (shell account) atau data pribadi pemilik akun (credential) maka mereka bisa menjualnya kepada operator atau bandar judi online.

"Apalagi jika shell account atau data credential-nya adalah dari situs resmi pemerintahan atau orang populer dengan jumlah pengikut yang besar, maka harga yang ditawarkan akan lebih tinggi dari akun biasa," ujar Pratama.

Pratama menyarankan supaya masyarakat dan pemerintah melakukan langkah-langkah mengamankan diri dari serangan siber. Caranya adalah dengan selalu memasang aplikasi dari sumber resmi seperti Google Playstore atau IOS AppStore.

Kemudian pengguna diharapkan memperbarui sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak lainnya dengan data atau patch keamanan terbaru.

Baca juga: BSSN Temukan IP Address Peretas YouTube DPR Berada di Amerika Serikat

 

Pratama juga menyarankan menggunakan dan memperbarui perangkat lunak keamanan yang kuat seperti antivirus serta antimalware, yang memberi peringatan terhadap aplikasi berbahaya atau link phising.

"Jangan mengklik tautan atau membuka lampiran dari e-mail atau pesan yang mencurigakan dan dari sumber yang tidak dikenal atau berisi permintaan yang tidak biasa. Buat salinan data penting secara teratur dan simpan salinan tersebut di tempat yang terpisah," ucap Pratama.

Selain itu masyarakat dan pemerintah diharapkan meningkatkan kesadaran tentang ancaman dan cara mengidentifikasi serangan siber.

Dia meminta supaya menghindari mengunjungi situs yang mencurigakan atau tidak terpercaya, terutama yang berisi konten ilegal atau berbahaya. Selain itu selalu menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk akun-akun online dan memanfaatkan fitur otentikasi 2 langkah (2 Factor Authentication).

"Kita juga perlu secara berkala melakukan pergantian password dan tidak sembarangan menghubungkan perangkat gawai atau komputer ke akses nirkabel cuma-cuma, serta menggunakan layanan pengisian daya gratis," papar Pratama.

Baca juga: Belasan Jam Diretas, Akun YouTube DPR Pulih Bertahap dan Pakai Akun Baru

Halaman:


Terkini Lainnya

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com