Menakar 2 Peluang Demokrat Mencari Kawan Baru Usai Gejolak "Koalisi Perubahan"

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah politik selanjutnya Partai Demokrat setelah mencabut dukungan dari Anies Baswedan dan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terus dinantikan.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam pidato pada Jumat (1/9/2023) lalu menyatakan ada kemungkinan mereka akan mencari mitra koalisi baru.

Hal itu terjadi karena Demokrat merasa ditelikung oleh manuver Partai Nasdem, yang memasangkan bakal capres Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Partai Demokrat juga mesti bergerak cepat buat menentukan dukungan karena waktu pendaftaran bakal capres dan cawapres semakin dekat.

Baca juga: AHY Nyatakan Demokrat Sudah Move On dan Siap Lirik Koalisi Lain

Jika tidak bisa memanfaatkan waktu yang tersisa, Demokrat dinilai bakal kesulitan menentukan posisi seperti terjadi pada Pemilu 2014 dan 2019 silam.

Menurut peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, jika Partai Demokrat bisa mencari mitra koalisi baru maka kemungkinan akan membuat peta persaingan menjelang Pilpres 2024 semakin menarik.

"Membangun poros baru dengan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan Partai Demokrat akan menjadi opsi menarik," kata Bawono saat dihubungi pada Minggu (4/9/2023).

"Apalagi dalam beberapa minggu terakhir kabar tentang rancangan poros baru ini sudah mencuat ke ruang publik," sambung Bawono.

Baca juga: Kecewanya Ketua DPC Demokrat Bekasi, Instruksikan Kader Tak Pilih Anies Baswedan sampai Copot Baliho Anies-AHY

Dalam sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat pekan lalu, SBY sempat menyinggung soal itu.

SBY menyebut terdapat seorang menteri di Kabinet Indonesia Maju yang mendekati Demokrat untuk membentuk koalisi.

Tanpa menyebut nama menteri itu, masyarakat dinilai sudah mengetahui sosok yang dimaksud adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Apalagi SBY juga menyebut kalimat kunci yakni apa yang dilakukan Sandiaga sudah sepengetahuan Pak Lurah, yang diduga merujuk kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Akan tetapi, Demokrat dinilai harus bisa meyakinkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) buat mengikuti langkah mereka.

Baca juga: Sikap PKS Berubah: Dulu Dukung Demokrat soal Pengumuman Bakal Cawapres, Kini Dukung Anies-Cak Imin

Sampai saat ini PPP masih berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Akan tetapi, tawaran supaya PDI-P memasangkan Ganjar dengan Sandiaga yang merupakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP belum disetujui.

Sementara PKS kemungkinan tidak akan begitu saja melepaskan diri dari Anies, demi mempertahankan basis suara dan mendapatkan efek ekor jas (coattail effect).

Hal itulah yang dinilai menjadi ganjalan bagi Demokrat jika membetnuk poros baru dengan PKS dan PPP.

Sedangkan jika Demokrat merapat kepada PDI-P juga dinilai nampak masih mustahil. Penyebabnya adalah hubungan antara SBY dan Megawati yang belum pulih sejak pecah kongsi pada Pilpres 2004 dan 2009.

Baca juga: Sakitnya Hati SBY sampai Kader Akar Rumput Demokrat karena Pilihan Anies Baswedan

Meski Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang merupakan anak Megawati pernah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tetapi peluang islah antara kedua partai kemungkinan belum akan terjadi dalam waktu dekat.

Meski begitu, kata Bawono, jika Demokrat memang bisa membangun poros baru maka akan membuka peluang kontestasi pemilihan presiden 2024 diikuti oleh 4 pasangan calon.

"Hal itu juga baik bagi pemilih karena diberikan alternatif beragam dalam pemilihan presiden 2024, setelah di pemilihan presiden 2014 dan 2019 disuguhkan dua pasangan calon saja," ujar Bawono.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai Demokrat memang harus menyudahi drama dengan Nasdem dan Anies serta dinamika di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Baca juga: Cabut Baliho Anies-AHY, Demokrat Bekasi: Tak Ada Istilah Tekor untuk Perjuangan Mas Ketum

Dia mengatakan, Demokrat harus sigap mengingat masa pendaftaran bakal capres-cawapres semakin dekat.

Bila terlambat menentukan pilihan politik, Agung menilai Demokrat akan kembali kehilangan momentum sebagaimana 2 pilpres sebelummya.

Jika dilihat dari komposisi poros politik yang ada saat ini, Agung melihat ada sebuah peluang bagi Demokrat buat tetap bisa memberikan dukungan politik kepada sosok tertentu.

"Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi yang terdepan setelah Koalisi PDI-P, karena relasi dan cerita SBY lebih baik dengan Prabowo ketimbang Mega," kata Agung saat dihubungi pada Minggu (3/9/2023).

Keuntungan lainnya adalah, kata Agung, saat ini elektabilitas Prabowo masih lebih unggul dari para pesaingnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Hal itu diketahui dari sejumlah hasil jajak pendapat yang dilakukan berbagai lembaga survei.

Baca juga: Aksi Kemarahan Kader Demokrat Masih Berlanjut, Foto Anies Dirusak di Blitar

Dengan modal keunggulan elektabilitas itu, Agung menilai kerja Partai Demokrat relatif lebih mudah jika ikut mengusung Prabowo sebagai bakal capres.

Akan tetapi, lanjut Agung, jika Demokrat memang memilih merapat ke kubu Prabowo maka mereka tidak bisa lagi mensyaratkan AHY sebagai bakal cawapres sebagai harga mati terhadap koalisi.

Sebab di kubu Prabowo atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah dihuni Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Baik PAN maupun Golkar juga menyodorkan jagoan masing-masing buat dipasangkan sebagai bakal cawapres Prabowo. Golkar mengajukan sang Ketua Umum Airlangga Hartarto dan PAN menjagokan Erick Thohir yang juga dikenal dekat dengan Nahdlatul Ulama.

Baca juga: Sekjen PKS: Semoga Demokrat Hatinya Bisa Terbuka untuk Comeback Bersama Kita

"Artinya, pertimbangan koalisi yang ideal bagi Demokrat adalah KIM karena punya potensi memenangkan pilpres dan di sana Demokrat tak harus menempatkan AHY sebagai cawapres menimbang kehadiran di KIM sebatas pelengkap," ucap Agung.

"Yang terpenting Demokrat bisa segera bersikap dan memiliki peran strategis dalam Pilpres 2024," lanjut Agung.