Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Murka Demokrat kepada Anies, 7 Hari yang Menggagalkan AHY Jadi Cawapres

Kompas.com - 01/09/2023, 08:44 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat meradang setelah muncul skema pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal, Demokrat sebelumnya berpegang pada segala ucapan Anies yang menyatakan bakal menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presidennya.

Namun, hanya dalam waktu tujuh hari, perubahan drastis terjadi. AHY ditinggalkan Anies yang memilih melenggang ke Pilpres 2024 bersama Muhaimin Iskandar. Apa yang sebenarnya terjadi dalam tujuh hari itu?

Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden Anies.

Riefky mengungkapkan, keputusan itu diambil setelah Surya Paloh dan Cak Imin bertemu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

“Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Riefky dalam keterangannya, Kamis (1/9/2023).

Baca juga: Setelah Tuduhan Pengkhianatan, Muncul Surat Anies Meminta AHY Jadi Cawapres

Riefky mengatakan, Surya langsung memanggil Anies pada malam itu juga untuk menyampaikan keputusan tersebut.

Sehari setelahnya, Rabu (30/8/2023), Anies tak mengatakan informasi itu pada Demokrat dan PKS yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Riefky menganggap bahwa tindakan tersebut adalah wujud pengkhianatan Nasdem dan Anies atas piagam pembentukan KPP.

Padahal, dalam piagam itu disebutkan, ketiga parpol KPP memberikan mandat pada Anies untuk menentukan bacawapresnya sendiri.

Baca juga: Gerak Cepat Cak Imin Amankan Posisi: Setahun Dukung Prabowo, Dekati PDI-P, Kini Bersama Anies?

Tuding Surya biang keladi

Demokrat menilai, penundaan deklarasi bakal calon wakil presiden dari KPP disebabkan Anies yang terlalu tunduk kepada keinginan Surya Paloh.

"Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi," kata Riefky.

Rifky mengatakan, sikap Demokrat setelah meneken piagam koalisi adalah menyarankan supaya Anies mencari kandidat bakal cawapres.

Demokrat kemudian mendengarkan pertanyaan dan desakan dari masyarakat secara luas tentang kepastian KPP, serta merosotnya elektabilitas Anies.

Baca juga: Geger Isu Duet Anies-Muhaimin: Tersingkirnya AHY dan Tudingan Pengkhianatan Surya Paloh

Maka dari itu, Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud.

Rifky mengatakan, Anies juga sempat menyepakati memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal cawapres dan tinggal melakukan deklarasi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Bertolak ke Riau, Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tol dan Sistem Pengelolaan Air

Bertolak ke Riau, Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tol dan Sistem Pengelolaan Air

Nasional
Soal Putusan MA, Pakar: Pertimbangan Hukum Hakim Sangat Dangkal

Soal Putusan MA, Pakar: Pertimbangan Hukum Hakim Sangat Dangkal

Nasional
Survei Kepuasan Pelanggan Antam Naik pada 2023

Survei Kepuasan Pelanggan Antam Naik pada 2023

Nasional
4 Terdakwa Kasus Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Vonis Hari Ini

4 Terdakwa Kasus Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Nasional
Secepat Kilat MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah yang Buka Jalan Kaesang jadi Cagub

Secepat Kilat MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah yang Buka Jalan Kaesang jadi Cagub

Nasional
Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Nasional
Momen Jokowi Ngemal di Sumsel, Ajak Bocah Makan 'Snack' di Mejanya

Momen Jokowi Ngemal di Sumsel, Ajak Bocah Makan "Snack" di Mejanya

Nasional
Pansel Capim KPK: Komposisi Dianggap Bermasalah, Diingatkan Jangan Loloskan Calon Titipan

Pansel Capim KPK: Komposisi Dianggap Bermasalah, Diingatkan Jangan Loloskan Calon Titipan

Nasional
Perkuatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

Perkuatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

Nasional
Penguntitan Jampidsus Dianggap Selesai, Anggota Densus Tidak Disanksi

Penguntitan Jampidsus Dianggap Selesai, Anggota Densus Tidak Disanksi

Nasional
Pansel Capim KPK 2024-2029 Didominasi Unsur Pemerintah

Pansel Capim KPK 2024-2029 Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Nasional
Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Nasional
Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Nasional
Bawaslu Minta Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Tertib Cuti

Bawaslu Minta Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Tertib Cuti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com