JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR Sudin mengatakan, pihaknya akan membentuk panitia kerja (panja) bersama pemerintah untuk menindaklanjuti polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya yang semakin buruk.
Dia mengatakan, pihak pemerintah yang akan digandeng oleh Komisi IV DPR dalam pembentukan panja ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Adapun rencananya panja baru akan dibentuk pekan depan.
“Nanti panja itu kami umumkan waktu rapat kerja dengan LHK. Rencananya minggu depan,” ujar Sudin saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2023).
Sudin menegaskan, panja akan langsung bekerja ketika resmi dibentuk bersama pemerintah.
“Langsung, langsung kita. Kan kita harus ada kesepakatan dengan pemerintah bahwa kami ingin membuat panja,” tuturnya.
Sudin menambahkan, polusi udara Jakarta ini sebenarnya bukan merupakan tanggung jawab Kementerian LHK saja. Sebab, emisi gas buang itu juga berasal dari motor dan mobil.
Sementara itu, Kementerian LHK tak mendapatkan informasi terkait produksi motor dan mobil dari Kementerian Perindustrian.
“Saya tanyakan dengan Kementerian LHK, 'ada enggak pelaporan pembuatan atau produksi motor atau mobil dari Kementerian Perindustrian?' Karena emisi gas buang itu kan besar juga dari sepeda motor, mobil, polusi dari pabrik, penggunaan batu bara, dan lain-lain. Mereka bilang, 'enggak ada',” jelas Sudin.
Selain itu, Sudin mengatakan, penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) juga bukan merupakan solusi jangka panjang untuk solusi terkait polusi udara ini.
Dia pun mendesak pemerintah untuk mencari solusi jangka panjang, bukan yang hanya bersifat sementara.
“Mau WFH, kalau cuma dua bulan kan hanya... Ini kan bukan langkah yang jangka panjang, ini kan hanya sekadar sementara. Yang kita pikirkan jangka panjang bagaimana,” imbuhnya.
https://nasional.kompas.com/read/2023/08/24/06280081/komisi-iv-dpr-anggap-wfh-tak-ampuh-atasi-polusi-udara-jakarta-akan-bentuk