Bela Diri Jokowi atas Serangan PDI-P soal "Food Estate" Bentuk Kejahatan Lingkungan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Program food estate atau lumbung pangan yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo tengah jadi sorotan.

Food estate merupakan program yang dicanangkan Jokowi sejak awal kepemimpinannya pada periode kedua. Presiden menugaskan Kementerian Pertanian, yang dinakhodai Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, menjadi leading sector.

Jokowi juga memberikan mandat kepada Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong dalam program ini.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, food estate menjadi proyek prioritas strategis. Sejumlah provinsi yang dijadikan sentra produksi pangan ini di antaranya, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan.

Program food estate beberapa kali menuai kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Belakangan, kritik tajam datang dari PDI Perjuangan, partai yang menaungi Jokowi sendiri.

Jokowi pun telah angkat bicara terkait ini. Dia membela diri atas kritik partai banteng.

Kritik PDI-P

Kritik pertama kali dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto. Dia tiba-tiba saja menyebut bahwa proyek food estate merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.

Hal ini diungkapkan Hasto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023).

Hasto menyampaikan, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Namun, hal itu tak tercermin dari program food estate.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.

"Jadi, kebijakan dari Bapak Presiden itu bagus, hanya implementasinya. Sama dengan infrastruktur itu bagus, implementasinya baik. Nah, di sini kebijakannya bagus, implementasinya tidak baik," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023).

Oleh sebab itu, kata Hasto, partainya tengah melakukan kajian lebih lanjut terkait implementasi food estate. Katanya, dalam waktu dekat sejumlah Non-Governmental Organization (NGO) akan menyampaikan hasil analisis terkait program ini ke PDI-P.

Namun demikian, Hasto menegaskan bahwa PDI-P sejatinya mendukung kebijakan food estate. Dia ingin semua pihak turut mensukseskan proyek lumbung pangan itu.

"Kalau food estate kita sukeskan, sepakat. Karena itu membangun kedaulatan pangan kita. Tetapi yang dikritisi PDI-P adalah ketika implementasinya ada vested of interest," jelasnya.

Terlalu jauh

Namun, internal PDI-P seolah tak sejalan terkait ini. Tak lama setelah pernyataan Hasto ramai, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyebut, terlalu jauh menuding program food estate sebagai kejahatan lingkungan.

Puan mengatakan, perlu ada peninjauan langsung ke lapangan untuk bisa mengetahui apakah proyek tersebut merupakan kejahatan lingkungan atau tidak.

"Ini masih terlalu jauh. Kita lihat dulu bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. Untuk sampai ke situ kan kita perlu datang ke lapangan, kita lihat dulu bagaimana dan lain sebagainya," kata Puan saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Ketua DPR RI itu mengatakan, DPR sebagai lembaga pengawas pemerintah ingin melihat dulu kinerja kementerian yang terkait dengan program tersebut. Menurut Puan, yang terpenting adalah kementerian terkait dapat memastikan program food estate tuntas sesuai harapan presiden.

"Yang diharapkan Pak Jokowi, semua kementerian itu kan menyelesaikan program-program prioritasnya di semua kementeriannya. Jadi saya berharap, ya termasuk itu bisa diselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan Presiden," ujar Puan.

Bela diri Jokowi

Belakangan, Jokowi angkat bicara terkait ini. Dia bilang, membangun food estate tidak semudah yang orang-orang pikirkan.

"Supaya tahu, membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang bapak/ibu bayangkan," ujar Jokowi saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Jokowi menjelaskan, ketika membangun food estate, tanaman pertama biasanya gagal. Lalu, pada percobaan kedua, umumnya tingkat keberhasilan hanya mencapai 25 persen.

"Ketiga baru biasanya keenam, ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun di Humbang Hasundutan, tiga kali itu baru bisa. Agak lebih baik. Belum baik. Agak lebih baik," ucapnya seraya terkekeh.

"Yang di Pulang Pisau, Kalteng, itu juga belum pada kondisi yang normal baik, masih mungkin separuhnya. Yang di Gunung Mas juga masih sama," sambung Jokowi.

"Kalau kita enggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapan pun lupakan," ucapnya.

Jokowi menegaskan bahwa food estate merupakan kerja bersama beberapa kementerian, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, hingga Kementerian Pertahanan. Mantan Wali Kota Solo itu menyebut, food estate adalah program yang dicanangkan untuk mencegah terjadinya krisis pangan.

"Kekuatan-kekuatan ini dalam proses supaya tidak terjadi krisis pangan. Step-step itu harus dilakukan. Bahwa ada yang berhasil, bahwa ada yang setengah berhasil, atau yang belum berhasil, ya itu yang harus dikoreksi, diperbaiki, dievaluasi," imbuh Jokowi.

Gerindra ikut bicara

Partai Gerindra juga ikut bicara terkait ini. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat berkomentar singkat ketika ditanya soal tudingan food estate sebagai kejahatan lingkungan.

“Yang bener,” kata Prabowo sambil berlalu, ketika ditemui di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Sementara, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan bahwa food estate merupakan program Presiden Jokowi. Dia menyebut, Prabowo selaku Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju hanya melaksanakan program Jokowi terkait program ini.

"Yang terpilih adalah Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Maka yang dijalankan adalah program dan visi misinya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin," ujar Muzani saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono membantah tudingan PDI-P soal proyek food estate sebagai kejahatan lingkungan. Budi menegaskan, lahan yang digunakan untuk program tersebut sudah dikaji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

"Tentang tanggapan bahwa ini adalah kejahatan lingkungan, saya kira itu tidak benar. Karena lahan-lahan yang telah disiapkan untuk mewujudkan food estate ini, adalah lahan yang memang sudah ada kajiannya, diberikan oleh Kementerian LHK," ujar Budi saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Dalam hal yang di Kalimantan Tengah ini adalah izin, namanya KHKP, Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan. Memang izin yang pertama. Dan kalau itu sudah keluar dari KLHK, berarti sudah ada kajian teknisnya," sambungnya.

Sasar Prabowo

Sementara, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, kritik Sekjen PDI-P soal food estate sedianya ditujukan untuk Gerindra, khususnya Prabowo. Ini tak lepas dari posisi Gerindra sebagai lawan politik PDI-P pada Pemilu Presiden 2024.

Sebagaimana diketahui, Gerindra mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai bakal calon presiden (capres). Sedangkan PDI-P bakal mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon RI-1.

“Saya kira kritik itu menyasar Prabowo. Karena yang dikritik Mas Hasto terkait realisisasi food estate yang diniliai gagal dan merupakan kejahatan lingkungan,” kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (19/8/2023).

“Pada saat bersamaan, Mas Hasto bilang kebijakan ini baik, yang itu artinya Presiden Jokowi positif. Yang dinilai gagal oleh Mas Hasto adalah eksekutor food estate yakni Menteri Pertahanan,” ujarnya.

Namun demikian, lantaran program food estate identik dengan Jokowi, spekulasi publik berkembang liar. Publik mengasumsikan kritik tersebut sebagai pertanda hubungan PDI-P dan presiden yang tidak baik-baik saja.

Dugaan ini muncul seiring dengan kuatnya kabar yang menyebutkan bahwa dukungan Jokowi untuk Pemilu Presiden 2024 ditujukan buat Prabowo, bukan Ganjar.

“Publik memang melihat kritik Mas Hasto ini mengarah ke presiden. Inilah yang menebalkan keyakinan publik bahwa Pak Jokowi dan PDI-P memang hubungannya lagi tak baik-baik saja,” tutur Adi.

Oleh karena spekulasi publik itu, akhirnya Puan Maharani ikut bicara. Lewat pernyataannya yang berlawanan dengan Hasto, Puan seolah ingin membantah bahwa ada keretakan antara PDI-P dan Jokowi.

"Persis. Mbak Puan sepertinya ingin menetralisir agar tak ada kesan PDI-P dan presiden lagi berhadap-hadapan," kata Adi.