Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pegawai BUMN jadi Tersangka Terorisme, Wapres Duga Proses "Screening" Kebobolan

Kompas.com - 15/08/2023, 17:26 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menduga ada kebobolan dalam proses screening pada seleksi penerimaan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga terdapat pegawai perusahaan pelat merah yang terpapar terorisme.

Hal ini ia sampaikan merespons kasus dugaan terorisme yang melibatkan seorang pegawai PT Kereta Api Indonesia berinisial DE.

"Ketika dia masuk menjadi pegawai, ini di-screening betul supaya memang harus dipastikan bahwa tidak terpapar. Oleh karena itu mungkin ini ada yang lolos," kata Ma'ruf di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Ma'ruf menekankan peristiwa kebobolan seperti ini tidak boleh lagi terjadi di masa depan.

Baca juga: Bukan Kali Ini Saja, Sudah Ada 3 Kasus Terorisme yang Menyeret Karyawan BUMN

Ia menyatakan, seleksi penerimaan pegawai BUMN maupun aparatur sipil negara (ASN) harus dilaksanakan lebih ketat agar tidak ada lagi pegawai yang terpapar terorisme.

"Saya (harap) ke depan tidak ada lagi yang lolos seperti itu. Oleh karena itu seleksi masuk menjadi pegawai pemerintah atau BUMN atau lembaga itu harus betul-betul dilakukan seleksi (ketat)," ujar dia.

Di samping itu, Ma'ruf juga mengapresiasi gerak cepat Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri yang telah menangkap DE sebelum melakukan aksi teror.

Baca juga: Temuan Mengejutkan di Rumah Karyawan BUMN Terduga Teroris, Ada Bendera ISIS dan Senjata Mematikan

"Syukur akhirnya dapat terdeteksi sehingga belum banyak, belum terlalu jauh untuk melakukan tindakan-tindakan yang destruktif. Kita sampaikan terima kasih kepada pihak keamanan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, DE ditangkap di Jalan Raya Bulak Sentul, RT 07 RW 027, Harapan Jaya, Bekasi Utara, pada Senin (14/8/2023) pukul 13.17 WIB.

DE juga merupakan salah satu pendukung Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang aktif melakukan propaganda di media sosial terkait motivasi untuk jihad melalui media sosial Facebook.


Dalam penangkapan dan penggeledahan, tim Densus 88 AT Polri telah diamankan sejumlah bukti, yakni sejumlah identitas diri hingga belasan senjata api berserta amunisinya.

Pihak Densus 88 mengungkapkan, DE yang kini berstatus tersangka sudah terafiliasi kelompok terorisme selama 13 tahun.

Dia lebih dahulu menjadi pengikut Mujahidin Indonesia Barat (MIB) dan ISIS sebelum menjadi pegawai BUMN di PT KAI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Belum Lirik Kaesang untuk Cagub Jakarta, Fokus Cari Cawagub

Demokrat Belum Lirik Kaesang untuk Cagub Jakarta, Fokus Cari Cawagub

Nasional
Hasto Sebut Megawati Tidak Fit karena Kurang Tidur

Hasto Sebut Megawati Tidak Fit karena Kurang Tidur

Nasional
Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Nasional
Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Nasional
Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Nasional
Diksi 'Ancaman Keamanan' dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Diksi "Ancaman Keamanan" dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Nasional
Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Nasional
Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Nasional
Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Nasional
KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Nasional
Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Nasional
Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com