Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Menanjak, Ganjar Naik-Turun, Anies Cenderung Turun

Kompas.com - 14/08/2023, 19:37 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas bakal calon presiden (bacapres) untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi sejauh ini, yakni 38,2 persen.

Kemudian disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (35,3 persen) dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (18,4 persen).

“Sebesar 8,1 persen menyatakan belum memutuskan, rahasia, tidak tahu atau tidak menjawab,” kata peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa dalam konferensi pers, Senin (14/8/2023).

Baca juga: Survei SMRC, Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Capai 70 Persen, PDI-P: Akan Dilanjutkan Ganjar

Dipantau sejak Januari 2023, lanjut Ardian, elektabilitas Prabowo yang paling menanjak.

Elektabilitas Prabowo sebesar 25,4 persen pada Januari 2023, lalu naik menjadi 33,9 persen pada Mei.

Kemudian pada Juni naik menjadi 34,3 persen dan bulan Juli menjadi 38,2 persen.

Sementara itu, elektabilitas Ganjar naik-turun, masing-masing pada Januari (37,8 persen), Mei (31,9 persen), Juni (32,7 persen), dan Juli (35,3 persen).

Baca juga: Anies Tak Kunjung Umumkan Bakal Cawapres, Demokrat Curiga Nasdem Tengah Uji Elektabilitas Surya Paloh

Kemudian elektabilitas Anies, pada Januari (22,1 persen), Mei (20,8 persen), Juni (22,1 persen), dan Juli (18,4 persen).

“Elektabilitas Prabowo menanjak, Ganjar turun-naik, Anies stagnan bahkan cenderung turun,” tutur Ardian.

Adapun survei terbaru pada Agustus 2023 ini menggunakan metodologi multi-stage random sampling dengan 1.200 responden.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner, pada 3 hingga 15 Juli 2023. Margin of error lebih kurang 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com