KPK Duga Andhi Pramono Punya Bisnis Kursus dengan Rektor Universitas Bandar Lampung

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Rektor Universitas Bandar Lampung (UBL) M Yusuf S Barusman memiliki bisnis bersama mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono.

Andhi merupakan tersangka dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang saat ini mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, bisnis tersebut diduga berbentuk kursus bahasa asing.

Baca juga: Andhi Pramono Diduga Bangun Perusahaan yang Beri Rekomendasi Layanan Kepabeanan Ilegal

“Dugaan kegiatan bisnis dari tersangka Andhi Pramono berupa kursus bahasa asing,” kata Ali dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (11/8/2023).

Selain Yusuf, penyidik KPK juga mencecar Desi Falena. Wiraswasta tersebut dan Yusuf diduga menjadi pihak yang diajak untuk kerja sama dalam bisnis tersebut.

“Kedua saksi sebagai pihak yang diajak untuk join kerja sama,” tutur Ali.

Sebelumnya, KPK menduga Andhi memanfaatkan kedudukannya selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kementerian Keuangan sekaligus pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menjadi broker.

Baca juga: KPK Usut Pembelian Sejumlah Tas Mewah Istri Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono

Andhi Pramono menjadi perantara sejumlah perusahaan ekspor impor dan memberikan rekomendasi yang memudahkan kegiatan mereka.

Sebagai broker, Andhi menghubungkan antarimportir mencari barang logistik yang dikirim dari Singapura dan Malaysia.

Barang-barang itu kemudian dikirim ke Vietnam, Thailand, Filipina, dan Kamboja.

Sementara itu, rekomendasi yang diberikan Andhi Pramono diduga menyalahi ketentuan kepabeanan. Pengusaha yang mendapatkan izin ekspor impor juga diduga tidak kompeten.

Baca juga: KPK Duga Penyelundupan Rokok Ilegal Cuma Satu dari Banyak Sumber Setoran yang Diterima Andhi Pramono

“Dari rekomendasi dan tindakan broker yang dilakukannya, Andhi Pramono diduga menerima imbalan sejumlah uang dalam bentuk fee,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.