Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Tak Kunjung Umumkan Bakal Cawapres, Demokrat Curiga Nasdem Tengah Uji Elektabilitas Surya Paloh

Kompas.com - 09/08/2023, 17:22 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief mengaku, ia mendapatkan informasi bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sedang diuji untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Informasi itu sebagaimana disampaikan Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (9/8/2023) pagi.

Saat dikonfirmasi, Andi menaruh curiga akan kebenaran hal itu karena hingga kini bakal cawapres Anies belum diumumkan.

"Iya. Karena kan kalau untuk calon-calon lain, kayak Yenny Wahid, Khofifah, AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), itu kan sudah ada gambaran. Sudah bisa diputuskan cepat. Berarti kan ada yang sedang ditunggu kalau dia (Anies) lama," kata Andi saat dihubungi, Rabu.

Baca juga: Sadar Elektabilitas Anies Tertinggal, Demokrat: Tak Ada Alasan untuk Tunda Deklarasi Capres-Cawapres

"Kita dapat informasi mungkin Pak SP (Surya Paloh) yang sedang diuji elektabilitasnya melalui survei," ujarnya lagi.

Namun, Andi mengaku tidak tahu lembaga survei yang dimaksud tengah menguji elektabilitas Surya Paloh.

Ia hanya mengaku mendapatkan informasi bahwa survei itu dilakukan internal Nasdem.

Menurut Andi, jika kabar itu benar adanya, Partai Demokrat tidak bermasalah asalkan tetap dikomunikasikan sebelumnya ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Kalau itu kita menghargai. Tapi, harus jelas gitu loh. Harus terbuka. Kalau memang Pak SP yang ingin jadi cawapres beradu dengan elektabilitas, ya enggak masalah juga, bagus kan gitu. Dia pimpinan parpol. Dia punya hak," kata Andi.

Baca juga: Ungkap Isi Pertemuan dengan Surya Paloh, Jokowi: Bicara Politik dan 2024

Oleh karena itu, Andi mengatakan bahwa Demokrat tetap mendesak bakal cawapres Anies segera diumumkan.

Menurutnya, tidak ada alasan lagi untuk menunda pengumuman bakal cawapres karena waktu pendaftaran pasangan calon (paslon) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin dekat.

"Mau diumumkan Yenny, Khofifah, siapa pun terserah. Yang penting segera diumumkan. Bagaimana mau kerja. Kita kan lagi ketinggalan. Jadi harus nguber kan," ujar Andi.

Diberitakan sebelumnya, Surya Paloh meminta publik untuk bersabar soal sosok bakal cawapres Anies Baswedan.

Menurut Paloh, pengumuman itu akan dilakukan menjelang pendaftaran di KPU.

Surya Paloh menegaskan hal itu adalah strategi agar mencapai hasil yang optimal.

Bahkan, Surya Paloh mengatakan pengumuman bakal cawapres Anies seperti pertandingan piala dunia.

Baca juga: Demokrat Klaim AHY Lebih Unggul Dibandingkan Yenny Wahid untuk Jadi Cawapres Anies

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Nasional
Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Nasional
Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Nasional
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Nasional
Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Nasional
Gunung Ibu di Halmahera Kembali Meletus, Abu Vulkanik Tertiup ke Pengungsian Warga

Gunung Ibu di Halmahera Kembali Meletus, Abu Vulkanik Tertiup ke Pengungsian Warga

Nasional
Prabowo Sebut Indonesia Siap Evakuasi dan Rawat hingga 1.000 Warga Palestina di RS Indonesia

Prabowo Sebut Indonesia Siap Evakuasi dan Rawat hingga 1.000 Warga Palestina di RS Indonesia

Nasional
Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Nasional
Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Nasional
Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com