Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tingkat Stunting Wonogiri Tinggal 8 Persen, Bupati Jekek: 2024 Zero Stunting

Kompas.com - 08/08/2023, 09:42 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Bupati Wonogiri Joko Sutopo optimistis Kabupaten Wonogiri akan bebas stunting pada 2024. 

Pasalnya, tingkat stunting di Wonogiri kini tinggal 8 persen, atau turun jauh jika dibandingkan pada 2017 yang mencapai 24,5 persen. 

“Target kami pada 2024 bisa zero stunting. Dengan melihat indikatornya, maka sangat memungkinkan apalagi saat ini kasus stunting di Kabupaten Wonogiri tinggal menyisakan angka delapan persen,” katanya dalam siaran pers, Selasa (8/8/2023). 

Bupati yang akrab disapa Jekek itu mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri melakukan berbagai intervensi dengan kebijakan yang terintegrasi seluruh pihak.

Dia menyebutkan, Pemkab Wonogiri melakukan upaya masif dengan program "Keroyok Stunting". ini mengajak semua pihak untuk berkontribusi memecahkan masalah stunting.

Baca juga: Bupati Jekek Optimis Kabupaten Wonogiri Bebas Rumah Tidak Layak Huni Pada 2024

“Maka kami lakukan langkah kolaborasi antara sumber daya manusia (SDM) dan stakeholder dengan berbasis anggaran pemerintah daerah dan desa. Hal ini kami lakukan karena pengentasan stunting menjadi prioritas Pemkab Wonogiri,” ujarnya.

Jekek menyebutkan, Pemkab Wonogiri juga menganggarkan Rp 19 miliar untuk pembelian alat-alat antropometri bagi 2.153 posyandu di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri.

Alat antropometri atau alat ukur tinggi badan dan alat timbang tersebut sudah terdistribusi ke seluruh posyandu di Kabupaten Wonogiri.

Jekek mengatakan, keseragaman alat ukur merupakan faktor penting dalam penimbangan dan pengukuran karena memiliki dasar alat yang sama.

“Kami memberikan dukungan alat karena SDM posyandu di Kabupaten Wonogiri bergerak luar biasa untuk penanganan stunting,” ungkap Jekek.

Baca juga: Bupati Jekek Harap Festival Agustus Merdeka Bisa Dongkrak Perekonomian Wonogiri

Kontribusi kader posyandu

Lebih lanjut, Jekek mengatakan, seluruh kader posyandu di Kabupaten Wonogiri bekerja dengan gotong royong dan ikhlas. 

Untuk itu, puluhan ribu kader posyandu tidak diberikan insentif. Terlebih, rata-rata kader posyandu memiliki ekonomi yang mampu.

“Selain itu memiliki semangat dan keikhlasan untuk berkontribusi mengabdi lingkungannya agar menjadi sehat.,” ungkap Jekek.

Ia menceritakan, saat para kader posyandu di undang ke Pendopo Pemkab Wonogiri, mereka mengatakan rela bekerja Ikhlas tanpa dibayar untuk mencegah anak-anak tidak mengalami stunting.

“Saat ditanya memilih menerima insentif atau bekerja ikhlas untuk mempersiapkan anak-anak menjadi generasi emas, para kader posyandu memilih bekerja bergotong royong untuk melakukan pencegahan untuk menjadi anak-anak menjadi anak yang sehat. Tidak ada yang menyatakan mundur kalau tidak mendapatkan insentif,” katanya.

Baca juga: Perbaiki Fasum dan Rumah Terdampak Gempa Bantul, Pemkab Wonogiri Siapkan BTT Rp 5 Miliar

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com