Bawaslu Siapkan Langkah Antisipasi Gangguan Keamanan Pemilu 2024 di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif terkait potensi gangguan keamanan Pemilu 2024 di Papua, khususnya pada beberapa daerah otonom baru (DOB).

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menyebut bahwa pembentukan DOB yang diikuti dengan pembentukan kantor Bawaslu di provinsi-provinsi anyar itu sangat membantu dalam hal mitigasi kerawanan yang lebih terfokus.

Lolly berujar, salah satu langkah yang ditempuh adalah menempatkan representasi tokoh lokal sebagai pengawas dalam rekrutmen baru-baru ini. Hal ini diyakini ampuh untuk menengahi konflik yang bisa saja terjadi.

"Salah satu yang kami hitung dan jadi diskusi serius adalah soal bagaimana kemampuan untuk mampu meredam gejolak di internal daerah, karena konflik antarsukunya juga tinggi, potensi keamanan juga rentan, apalagi ada problem distribusi logistik," kata Lolly kepada wartawan, Senin (7/8/2023).

Baca juga: Bawaslu Berharap MK Segera Putuskan Gugatan Usia Minimum Capres

"Kalau sahabat-sahabat lihat, tidak sedikit teman-teman Bawaslu yang terpilih memiliki latar belakang tokoh masyarakat adat. Kenapa ini dilakukan? Ini antisipasi sebagai tindak pencegahan Bawaslu," ujarnya lagi.

Di samping itu, Bawaslu mengaku juga mesti mengandalkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan lancarnya keberlangsungan tahapan Pemilu 2024 di Bumi Cenderawasih.

Lolly lantas mengatakan, anggaran dan fasilitas pengawas pemilu terbatas untuk bisa menembus seluruh wilayah Papua yang masih bermasalah dari segi aksesibilitas.

"Kolaborasi sejak awal kami dengan teman-teman dari kepolisian, dengan teman-teman dari tentara, dalam konteks ini untuk memastikan, misalnya logistik," kata Lolly.

Baca juga: KPU Pastikan Tahapan Pemilu 2024 Tak Terganggu Uji Materi Batas Usia Capres di MK

"Pengawasan saat distribusi logistik di pegunungan misalnya, kami pun tidak punya kemampuan pesawat yang mampu menembus ke sana. Maka kerja sama lintas kelembagaan itu yang dilakukan dan itu sudah kami bicarakan. Sehingga dalam pengawasan itu secara teknis kami mempunyai kemudahan, keleluasaan karena kerja sama ini," ujarnya lagi.

Sebelumnya, dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan Pemilihan Serentak 2024 yang dirilis Bawaslu RI per akhir tahun lalu, 85 kabupaten/kota masuk kategori kerawanan tinggi, 349 kategori kerawanan sedang, dan 80 kategori kerawanan rendah.

Dari 10 kabupaten/kota paling rawan, lima di antaranya merupakan wilayah di Papua.

Kelimanya adalah Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Jayapura.

Baca juga: Wapres Tegaskan Pembangunan di Tanah Papua untuk Orang Papua