Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Sebut PPP Akan Pasang Baliho Ganjar jika Menguntungkan secara Elektoral

Kompas.com - 07/08/2023, 10:13 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, pihaknya bakal memasang baliho dengan foto dirinya dan bakal calon presiden (Capres) PDI-P, Ganjar Pranowo.

Sandiaga mengatakan, saat ini PPP terikat dalam kerja sama politik dengan PDI-P. Tetapi, pemasangan baliho Ganjar dilakukan jika dinilai menguntungkan secara elektoral di suatu wilayah dan atas persetujuan pelaksana tugas (plt) ketua umum.

“Kalau memang di daerah dirasa membantu dan para kader merasakan manfaatnya secara elektoral ada dampak yang luar biasa, ya tentunya (pasang baliho Ganjar),” kata Sandiaga saat ditemui di kompleks Masjid At Taqwa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (6/8/2023).

“Karena kita ada kerja sama politik,” ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres, Sandiaga Uno Sebut Manut Putusan MK

Menurutnya, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono telah mengarahkan agar perjuangan partai berlambang kabah dalam menghadapi pemilu itu sesuai keputusan di rapat pimpinan nasional (Rapimnas).

Sandiaga mengatakan, langkah politik yang diambil PPP dalam waktu ked epan merupakan keputusan organisasi, bukan keinginan pribadinya.

Ia juga mengaku timnya di Bappilu Nasional telah menyepakati tagline dan fokus perjuangan PPP dalam mendekati hati rakyat.

Tagline itu adalah harga murah, kerja mudah, PPP barokah. Itu yang disepakati tadi,” kata Sandiaga.

Pria yang menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini juga mengatakan bahwa PPP akan fokus merebut hati pemilih muda di Jawa, khususnya Jawa Barat dan Jawa Timur.

Baca juga: PPP Targetkan 11 Juta Suara, Sandiaga Ingin Pesantren Ikut Rasakan Manfaatnya

Menurutnya, di antara provinsi lain di Pulau Jawa, suara kelompok muda yang paling besar ada di Jawa Barat.

“Jawa Timur ini juga sangat besar merupakan basis PPP,” ujarnya.

Sebelumnya, pimpinan PPP sepakat menargetkan 11 juta suara pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024 mendatang.

Untuk diketahui pada Pemilu 2019, PPP meraup 6,3 juta suara atau 4,52 persen perolehan suara sah yang membuat partai berlambang kakbah ini memperoleh 19 kursi di DPR.

Pada Pemilu 2024, PPP menargetkan 11 juta suara dengan mengincar 50 kursi di DPR RI.

"Tugas ini adalah mencapai target dari pemenangan pilpres juga menambah suara dengan target 11 juta suara maupun juga jumlah kursi, baik di DPR RI dan DPRD kabupaten/kota dan juga provinsi," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada 13 Juli 2023.

Baca juga: PPP Mengaku Dapat Respons Positif dari Jokowi soal Usulan Sandiaga Jadi Cawapres Ganjar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ahmad Sahroni dan Indira Chunda Thita Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Ahmad Sahroni dan Indira Chunda Thita Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Puan Harap Mundurnya Pimpinan Otorita IKN Tak Goyahkan Calon Investor

Puan Harap Mundurnya Pimpinan Otorita IKN Tak Goyahkan Calon Investor

Nasional
Janji Kejutan Kaesang Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Janji Kejutan Kaesang Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Cegah Haji 'Colongan', Masa Berlaku Visa Umrah Diusulkan 1 Bulan

Cegah Haji "Colongan", Masa Berlaku Visa Umrah Diusulkan 1 Bulan

Nasional
UU KIA Disahkan, Angin Segar Cuti 6 Bulan dan Jaminan Gaji Bagi Ibu Melahirkan

UU KIA Disahkan, Angin Segar Cuti 6 Bulan dan Jaminan Gaji Bagi Ibu Melahirkan

Nasional
Anggota DPR Sebut KPU Bisa Abaikan Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Anggota DPR Sebut KPU Bisa Abaikan Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
UU KIA, Pemerintah Wajib Beri Pendampingan Hukum Ibu yang Tak Digaji Saat Cuti Melahirkan

UU KIA, Pemerintah Wajib Beri Pendampingan Hukum Ibu yang Tak Digaji Saat Cuti Melahirkan

Nasional
Mundurnya Kepala Otorita IKN Dinilai Turunkan Kepercayaan Investor, Pemerintahan Prabowo Bisa Terdampak

Mundurnya Kepala Otorita IKN Dinilai Turunkan Kepercayaan Investor, Pemerintahan Prabowo Bisa Terdampak

Nasional
PSI Dukung Khofifah-Emil, Kaesang Klaim Tak Ada Mahar Politik

PSI Dukung Khofifah-Emil, Kaesang Klaim Tak Ada Mahar Politik

Nasional
Mengurai Kooptasi NU oleh Jokowi dalam Konsensi Tambang

Mengurai Kooptasi NU oleh Jokowi dalam Konsensi Tambang

Nasional
Sudah 169.958 Jemaah Calon Haji RI Tiba di Arab Saudi, 39 Wafat

Sudah 169.958 Jemaah Calon Haji RI Tiba di Arab Saudi, 39 Wafat

Nasional
DPR Soroti Antrean Haji Capai 20 Tahun, Berdampak Banyak Jemaah Coba Pakai Visa Tak Resmi

DPR Soroti Antrean Haji Capai 20 Tahun, Berdampak Banyak Jemaah Coba Pakai Visa Tak Resmi

Nasional
[POPULER NASIONAL] 34 WNI Pakai Visa Haji Palsu Dipulangkan | Hasto Tuduh Ada 'Orderan' soal Pemeriksaan di Polda Metro

[POPULER NASIONAL] 34 WNI Pakai Visa Haji Palsu Dipulangkan | Hasto Tuduh Ada "Orderan" soal Pemeriksaan di Polda Metro

Nasional
Tanggal 8 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com